Ia menambahkan, persoalan membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menganti alat tangkap mini trawl, merupakan kendala bagi pemerintah daerah. Di DKP Kaltara sendiri sudah terdapat program soal alat tangkap mini trawl, namun tak dapat terlaksana dengan maksimal lantaran keterbatasan anggaran.
"Kalau dari nelayan itu mereka siap mengganti dengan alat tangkap lain, tapi kan konsekuensinya pemerintah harus menanggung seperti peralatan satu set. Karena kalau diganti itu harus bersama dengan perahunya juga," ucapnya.
Untuk itu, solusi yang bisa dilakukan sekarang yaitu memberlakukan zona penangkapan antara nelayan kecil dan nelayan trawl. Saat ini untuk alat tangkap mini trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah sungai atau diperairan di bawah 2 mil.
"Harus dibatasi zona tangkapnya. Karena sudah ada kajian di Tarakan kalau karena alat tangkap itu digunakan untuk menangkap ikan nome. Sekarang sudah menyebar kemana-mana, seperti Bunyu," sebut Azis.
Adapun dampak dari penggunaan alat tangkap tersebut sudah diketahui oleh mayoritas nelayan trawl. Diantaranya bisa mengancam sumber daya ikan di laut lantaran alat tangkap tersebut tak dapat diatur mata jaringnya. Selain itu, terdapat kantong kecil yang menjaring ikan yang masih kecil.
"Jadi untuk alat mini trawl sudah ada aturan terkait zona tangkap. Dari para nelayan ada masukan, kalau bisa penangkapannya disesuaikan zona dan mata jaring disesuaikan agar tidak merusak," tutupnya. (zar/lim)