Permintaan perubahan status perbatasan antara Long Midang, Krayan-Ba'kelalan, Sarawak disuarakan saat Dewan Negara Malaysia berkunjung ke Krayan. Hal ini untuk mendukung aktivitas perlintasan orang dan barang didua wilayah perbatasan.
Camat Krayan, Ronny Firdaus menyampaikan baru-baru ini pihaknya menerima Yang Dipertua Dewan Negara Malaysia YB Senator Datuk Mutang Tagal beserta rombongan. Melalui kunjungan ini sejumlah persoalan yang terjadi di perbatasan disampaikan.
“Walaupun masuk bukan kunjungan resmi. Kita buat dialog, karena yang datang petinggi Negara Malaysia. Sejumlah hal disampaikan terkait dinamika yang terjadi di perbatasan,” ucap Ronny Firdaus.
Dijelaskan, salah satu poin yang disampaikan yakni terkait perubahan status pelintas yang ada di Krayan. Sebab, melihat aktivitas perlintasan orang dan barang dari dua negara terjadi peningkatan. Situasinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kita ingin mendorong status perbatasan Ba'kelalan dan Long Midang dinaikkan. Karena melihat kondisi saat ini aktivitas yang berjalan diperbatasan sudah seyogyanya dinaikkan dari status sebelumnya,” harapnya.
Lanjutnya, saat ini pelintas antar kedua negara yang ada di Krayan-Sarawak merupakan perlintasan tradisional. Karena itu, kenaikan status ini dibutuhkan. Dan hal ini membutuhkan pembahasan antara kedua negara.
“Kita mendorong, entah dimulai dari Indonesia atau Malaysia. Isu perbatasan ini menjadi isu penting untuk dibahas kedua negara. Karena situasi saat ini tidak seperti dulu lagi,” tegasnya.
Ia menceritakan, sebelumnya aktivitas perlintasan tidak terlalu masif. Namun, saat ini kegiatan keluar masuk sangat masif. Baik perlintasan orang maupun barang terjadi cukup tinggi. Sudah selayaknya pemerintah kedua negara mengambil peran.
“Karena dengan status tradisional intervensi pemerintah sangat kurang. Sehingga aktivitas perlintasan barang dan orang belum dalam pengawasan intens. Karena, ada banyak kejadian yang merugikan kedua negara. Misalnya, untuk masyarakat mendatang barang dalam perjalanan ada banyak pungutan.
Kemudian, saat barang kita masuk harganya tidak layak. Karena yang menentukan harga mereka bukan penjual. Jika barang sudah masuk kemudian ditawarkan kepada pembeli mereka mematok harga rendah mau tidak mau dijual karena sudah terlanjur dibawa. Akhirnya dijual dengan harga tidak wajar,” kisahnya.
Baginya, pertimbangan lain perubahan status ini hampir sebagian besar kebutuhan didatangkan dari Malaysia. Kemudian, dalam perjalanan pedagang yang membawa barang ada pungutan dilakukan oknum. Sehingga, barang masuk sampai Krayan jadi mahal. Karena biaya dikeluarkan dihitung.
“Inilah kenapa didorong segera perlintasan ditetapkan naik seperti di Entikong, Pontianak. Karena tradisional pengawasan kedua negara minim. Ada aktivitas ilegal di luar pengawasan.
Menurut kami ada cela. Ini yang dihindari khususnya peredaran narkoba. Karena Indonesia jadi sasaran. Ini menjadi cela menurut kami. Makanya kami mendorong secepatnya,” jelasnya. (akz/lim)