Sementara Budi Prasetyo Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan, bahwa pihaknya masih tetap berusaha bagaimana kapal feri penyebaran pengadaan dari BUMD PD Uncak Kapuas ini tetap bisa berjalan.
"Tapi memang kan sekarang masih banyak kendala-kendala yang membuat kapal tersebut tidak beroperasi hingga hari ini, " ucap Budi.
Terhadap kendala-kendala yang dihadapi tersebut, pihaknya hanya bisa melakukan monitoring dan evaluasi saja terkait usaha yang ada di PD Uncak Kapuas.
"Kalau pun nanti dari hasil evaluasi diharuskan ada tindakan khusus dari pemerintah daerah ya harus kita lakukan, " ujarnya.
Budi mengatakan, pengadaan kapal feri ini sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, bahkan dirinya sendiri sudah pernah dipanggil oleh Kejari Kapuas Hulu.
Namun dalam pemeriksaan itu apakah ada kerugian negara atau pelanggaran hukum terkait proses usaha penyeberangan kapal ini mulai dari perencanaan, pengadaan hingga operasional kapal ini dirinya sendiri belum tahu.
"Kita belum tahu apa hasil pemeriksaan dari Kejaksaan tersebut, " ucapnya. Budi mengatakan, pihaknya juga sudah meminta kepada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk dilakukan audit terhadap pengadaan kapal tersebut.
"Saat ini informasinya masih dalam proses pengauditan terhadap kapal feri tersebut, " tutur Budi.Budi menegaskan, bahwa dengan tidak beroperasinya kapal tersebut hampir 2 tahun, jelas ini termasuk gagal dalam perencanaan yang dilakukan oleh PD Uncak Kapuas. "Kita bisa melihat langsung, sudah hampir 2 tahun kapal tidak beroperasi. Kalau perencanaannya bagus, kan tidak seperti itu, " pungkasnya. (*)