Ombudsman Bakal Surati Pemkab Nunukan, Dugaan Pelecehan di Disdukcapil

Radar Tarakan • Dipublikasikan Senin, 13 Mei 2024 | 14:30 WIB
Maria Ulfa Kepala Ombudsman RI Kaltara FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN
Maria Ulfa Kepala Ombudsman RI Kaltara FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

 

Adanya dugaan kasus pelecehan yang diduga dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) Disdukcapil Nunukan pada seorang masyarakat, menyorot perhatian besar masyarakat.

Hal itu setelah adanya seorang wanita SF (21) yang melaporkan adanya tindakan oknum petugas, tindakan petugas yang diduga melecehkannya. Sehingga kasus ini membuat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara geram terhadap kasus tersebut. 

Kepala ORI Perwakilan Kaltara Maria Ulfa menerangkan, pihaknya cukup menyayangkan atas adanya kejadian tersebut. Jika terbukti dugaan kasus ini kembali mencoreng layanan pemerintah di tengah perbaikan layanan terus dilakukan. Lanjutnya, ia mengakui jika persoalan ini tidak boleh dianggap sepele dan pihaknya berharap pelaku dapat dihukum semaksimal mungkin jika kasus tersebut terbukti seperti yang diungkapkan korban.

"Kami cukup menyayangkan adanya oknum PNS yang diduga melakukan pelecehan pada seorang yang ingin mengurus KTP. Sehingga nanti kami akan coba membangun koordinasi dengan Pemda Nunukan untuk memastikan kejadian ini. Tentu ini perbuatan yang sangat mencoreng layanan pemerintah," ujarnya, Minggu (12/5). 

"Kasus ini sama sekali tidak dapat dianggap persoalan sepeleh. Jika terbukti pelaku layak mendapatkan hukuman maksimal sebagai efek jerah. Kasus ini menunjukkan bagaimana gambaran kualitas layanan pemerintah sekaligus penegakan hukum kita. Tentu kita tidak ingin kasus ini kembali terulang, dan hal ini dianggap persoalan biasa," sambungnya.

Meski sejauh ini oknum AH telah melakukan klarifikasi dan membantah semua hal yang dituduhkan kepadanya, namun menurut Maria hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti hingga tuntas. Selain itu, meski jika nantinya secara hukum tidak terbukti, namun di sisi lain Pemda patut menyelidiki apakah oknum tersebut mengubah prosedur pembuatan KTP atau tidak.

Dikatakan, jika menerapkan aturan tersendiri AH bisa saja dikenakan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur layanan adminduk, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda paling banyak Rp 10 juta.

"kalau saya melihat perkembangan berita, juga ada klarifikasi dari oknum pegawai yang diduga sebagai pelaku. Kalau mencoba mencermati pada intinya oknum ini membantah terhadap apa yang dilaporkan korban. Benar atau tidaknya laporan dugaan pelecehan ini, kita harus melihat apakah dalam menjalankan tugas, oknum ini benar-benar menjalankan suatu prosedur pelayanan sesuai ketentuan.

Misalnya saya membaca, pengakuan korban mengaku petugas menyampaikan aturan yang tidak ada dalam prosedur membuat KTP. Misalnya memperlihatkan tatto dan rambut, menguji hapalan lagu kebangsaan dan memperbolehkan petugas mencium masyarakat yang dilayani," katanya.

"Kemudian saat kejadian apakah oknum petugas ini melayani korban di tempat yang semestinya. Misalnya di ruang layanan atau malah mengiring orang yang dilayani ini ke ruangan khusus. Kalau ke ruangan khusus atau pribadi ini patut dipertanyakan urgensinya karena dalam pelayanan publik khususnya membuat KTP tidak perlu diproses di ruangan tertentu," urainya.

Dikatakannya, sejauh ini pihaknya belum melihat adanya sikap pemerintah daerah dalam merespon hal itu. Kendati demikian, pihaknya akan mencoba melakukan koordinasi dan berharap penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya.

"Sampai saat ini kami belum melihat adanya respon pemerintah daerah terhadap persoalan ini, kami sebagai lembaga pengawasan layanan pemerintah, akan mengeluarkan pernyataan sikap secara tertulis meminta pemerintah setempat menindak tegas persoalan ini.

Karena ini bukan hanya kasus berhubungan dugaan pelanggaran layanan saja, namun berpotensi masuk pada jeratan hukum. Kami berharap pihak kepolisian setempat juga dapat menindaklanjuti kasus ini seadil-adilnya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," pungkasnya. (zac/lim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan