Bangun Gedung Baru, BPPW Kaltara Tunggu Izin Presiden

Radar Tarakan • Dipublikasikan Rabu, 15 Mei 2024 | 09:30 WIB
PERKANTORAN: Kawasan Puspem Provisi Kaltara tempat rencana pembangunan Balai di bawah Kementerian PUPR.
PERKANTORAN: Kawasan Puspem Provisi Kaltara tempat rencana pembangunan Balai di bawah Kementerian PUPR.

 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Utara (Kaltara) merencanakan akan membangun gedung untuk semua balai di bawah Kementerian PUPR di Pusat Pemerintahan (Puspem) Provinsi Kaltara.

Hal itu disampaikan Kepala BPPW Kaltara, Ir. Nuris Wahyudi kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Nuris mengatakan, untuk perencanaan gedung itu sudah ada. Harapannya, tahun 2024 ini sudah bisa dilaksanakan. 

“Semoga tahun ini bisa segera kita laksanakan. Untuk perencanaannya sudah selesai,” ujar Nuris.

Tentu ini akan diproses. Jika ingin dikerjakan dalam waktu satu tahun, tentu itu tidak bisa selesai, karena ada proses lelang dan pembangunan gedung atau kantor baru ini juga harus ada izin Presiden. “Semoga bisa segera terbit izin Presidennya. Ini sementara berproses,” katanya.

Bahkan, Nuris menyebutkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Balai di bawah Kementerian PUPR di ibu kota Kaltara ini diestimasikan cukup besar, yakni kurang lebih Rp 291 miliar untuk menyelesaikan secara keseluruhan.

“Jadi pembangunannya nanti itu bertahap, mungkin butuh 5-6 tahun baru bisa selesai secara keseluruhan,” tuturnya.

Adapun lahan yang sudah siap dengan status hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara itu cukup luas, yaitu 4,8 hektare. Jadi, di lahan inilah nanti akan dibangun semua infrastruktur yang perkantoran dan pendukungnya.

Berdasarkan perencanaan yang ada, lanjut Nuris, gedung perkantorannya nanti direncanakan 4 lantai, kemudian ada workshop, tempat ibadah, tempat parkir kendaraan, lapangan upacara, hingga lapangan olahraga.

“Ini makanya anggaran yang dibutuhkan untuk itu cukup besar dan harus dikerjakan secara bertahap. Terlebih dengan kondisi lahan yang ada, tentu butuh pematangan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan,” bebernya.

Pastinya diharapkan tahun ini sudah keluar izin Presiden supaya sudah bisa dimulai pembangunan tahap awalnya.

Untuk diketahui, di Kaltara ini ada empat balai dan satu satuan kerja (satker) di bawah Kementerian PUPR, yaitu BPPW, Balai Sumber Daya Air, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), BP2JK, serta Satker Perumahan yang saat ini masih di bawah Balai Perumahan Kalimantan Timur (Kaltim). (iwk/har)

 

 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan