Menurutnya, target 3.000 bidang tanah, lebih sedikit jika dibandingkan target tahun 2022 untuk wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT). Meski begitu, target yang ada tidak sepenuhnya terselesaikan dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Salah satunya masyarakat dengan ekonomi lemah tidak sanggup membayar biaya BPHTB dalam kepengurusan program PTSL. “Kita ingin mendorong surat segel yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa sampai kecamatan. Bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik secara legal melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bulungan,”tegasnya.
Menurutnya, untuk bidang tanah di wilayah Tanjung Selor Hilir dengan ukuran 15x30 meter persegi saja nilai BPHTB yang harus dibayar mencapai Rp 6 juta. Dengan besaran BPHTB yang harus dibayar terutama untuk masyarakat petani, nelayan dan pedagang kecil tentu masih berat.
"Kebijakan pemotongan BPHTB 50 persen sesuai Perbup 12 Tahun 2024 berakhir 9 Desember 2024 mendatang. Tetapi, kebijakan ini bisa diperpanjang apabila masih banyak masyarakat yang belum terakomodir," bebernya.
“Saya berkomitmen jika masih banyak masyarakat kita yang belum terakomodir sampai berlakunya Perbup ini. Kita bisa perpanjang sehingga banyak memberi manfaat bagi masyarakat,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut bupati meminta dukungan semua pihak terutama seluruh perangkat desa, kelurahan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan untuk mensukseskan program ini.
“Saya berharap teman-teman kepala desa membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini,”pesanya.
Dalam hal ini, Syarwani menegaskan bahwa diterbitkannya Perbup 12 Tahun 2024. Semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dimaknai politis.
“Jangan sampai dengan hadirnya Perbup ini dimaknai politis menjelang Pilkada. Saya pastikan sedikitpun tidak ada niat kita mengeluarkan Perbup ini untuk kepentingan politik," pungkasnya. (jai/har)