Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan upaya-upaya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik itu dalam bentuk narkotika, psikotropika maupun bahan adiktif.
Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang melalui Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Robby Yuridi Hatman saat membuka sosialisasi anti narkoba di Tanjung Selor, Senin (29/7).
Berdasarkan data global, saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik 12 juta jiwa jika dibanding tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8 persen penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun.
Sedangkan hasil survei nasional, prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan angka prevalensi 1,73 persen atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. “Data ini juga memiliki arti bahwa 12 ribu masyarakat Kalimantan Utara berada dalam ancaman narkotika,” ujarnya.
Oleh karena itu, kewaspadaan tentu harus ditingkatkan, karena berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran narkotika menggunakan banyak modus, yang mana hampir 80 persen modus yang paling sering digunakan adalah melalui jalur laut. “Ini turut meningkatkan risiko yang kita miliki. Karena seperti kita ketahui bersama, secara geografis Kalimantan Utara memiliki banyak kepulauan dan pesisir,” sebutnya.
Tak hanya soal moda transportasi, lanjut Robby, tapi juga sasaran narkoba itu sendiri di setiap tahun mulai meningkat penggunaannya di kalangan pelajar. Data terbaru yang didapat dari BNN Provinsi Kaltara bahwa 39 orang yang direhabilitasi akibat narkoba berlatar belakang pendidikan SMA/sederajat.
Perang terhadap narkoba sendiri sudah sejak lama digaungkan oleh pemerintah, terbukti dengan lahirnya beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Secara garis besar, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menghambat dan memberantas pengedaran narkoba, yakni dengan menurunkan supply (pasokan) dan dengan menurunkan demand (permintaan).
“Kedua hal ini tentu tidak bisa dilakukan hanya oleh perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan atau TNI/Polri, tapi harus ada kolaborasi dan sinergi yang tepat dengan seluruh unsur terkait.
Hal yang tak kalah pentingnya juga bantuan dari masyarakat untuk bersama-sama membantu memberantas narkoba,” pungkasnya. (iwk/har)
(*)