TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang meminta perhatian khusus dari pusat untuk mendorong sektor pariwisata di wilayahnya. Ia menilai, minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut menjadi bukti nyata bahwa Kaltara butuh intervensi dan dukungan serius dari kementerian terkait.
Permintaan itu disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Selor, Kamis (19/6) malam.
“Kami sampaikan tadi kepada Komisi VII DPR RI, agar melalui mitra kerjanya di kementerian bisa membantu Provinsi Kaltara dalam mengembangkan wisata yang potensial,” kata Zainal.
Menurutnya, pariwisata seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Namun kenyataannya, kontribusi sektor ini terhadap PAD Kaltara masih sangat kecil, karena kurangnya dukungan infrastruktur dan promosi yang memadai.
“PAD kita dari pariwisata masih tergolong kecil. Untuk itu, peran pusat sangat dibutuhkan agar pengembangan sektor ini bisa berjalan maksimal,” jelasnya. Zainal juga menyoroti beratnya akses menuju ibu kota provinsi, yang menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan industri pariwisata.
“Rombongan Komisi VII bahkan harus menempuh waktu 12 jam untuk bisa sampai ke Tanjung Selor. Ini menunjukkan bahwa konektivitas memang masih menjadi tantangan besar,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan melihat langsung kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di Kaltara, pusat seharusnya bisa lebih peka dalam menyalurkan anggaran pembangunan, khususnya untuk mendukung sektor strategis seperti pariwisata.
Ia mengungkapkan bahwa Kaltara menyimpan banyak potensi wisata alam yang unik dan langka. Mulai dari gua alam, air terjun eksotis, hingga pohon-pohon raksasa yang tak ditemukan di daerah lain.
"Sayangnya, kekayaan alam tersebut belum mendapat perhatian cukup, baik dari sisi promosi maupun pengelolaan," tegasnya. Namun, jika tidak dipromosikan, siapa yang tahu bahwa di sini ada wisata. Padahal potensi kita sangat banyak dan bisa menjadi unggulan nasional. Karena itu, ia berharap kehadiran Komisi VII DPR RI dapat menjadi titik awal perhatian lebih dari pusat. (dkisp)
Editor : Indra Zakaria