NUNUKAN - Pemilik kapal yang melayani rute internasional Nunukan-Tawau mengadu ke DPRD Nunukan atas denda yang dialami tujuh pemilik kapal. Tak tanggung-tanggung, nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp 1,6 miliar.
Pemilik Kapal Andi Darwin menyampaikan adanya denda ini dikarenakan adanya perbedaan aturan. Dimana, adanya perbedaan undang-undang antar Indonesia dan Malaysia. Untuk batas masa berlaku di Malaysia tiga bulan sementara, di Indonesia batas waktu selama 6 bulan.
"Kalau di Malaysia passpor masa berlakunya tersisa tiga bulan masih boleh keluar masuk. Di Indonesia, masa berlaku sisa enam bulan sudah tidak boleh. Sementara, kami penyedia jasa yang hanya mengangkut penumpang kenapa kami dikenakan denda,’’ ucap Andi Darwin.
Dijelaskan, total denda Rp 1,6 miliar itu ditujukan ke tujuh pemilik kapal. Dimana, nilai denda setiap orang Rp 50 juta dengan 33 orang yang harus dibayarkan. Kemudian, kewenangan pemeriksaan dokumen keimigrasian hanya dapat dilakukan petugas imigrasi.
"Karena kami tidak memiliki kewenangan, jadi saya pernah minta agar Imigrasi menerbitkan rekomendasi agar pemilik kapal bisa memeriksa paspor penumpang. Jawaban tidak bisa. Bagaimana kami tahu paspornya hampir habis masa berlaku," ungkapnya.
Menjawab keluhan pemilik kapal, Kepala Kantor Imigrasi Nunukan, Adrian Soetrisno menyampaikan denda yang ditagihkan ke pemilik kapal sesuai dengan instruksi dari Dirjen Imigrasi. Itu sesuai dengan surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lanjutnya, tagihan denda atas temuan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada Pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
Kemudian, UU Keimigrasian untuk Pasal 8 Ayat (1) dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
"Masalah denda ini, merupakan hasil pemeriksaaan BPK secara nasional. Tidak hanya Nunukan, jadi ada sekitar 20 pelabuhan dan bandara dengan persoalan yang sama. Data itu terbaca BPK, dan muncullah surat teguran ke Dirjen Imigrasi dan kemudian diteruskan ke kami Imigrasi Nunukan sebagai pelaksana,’’ jelasnya.
Terkait hal ini, sejumlah anggota DPRD Nunukan yang hadir menganjurkan agar aturan tersebut dapat dipertimbangkan kembali. Apalagi, mengenai pembayaran denda yang mencapai Rp 1.6 miliar.
Ketua Komisi 1 Dr. Andi Mulyono yang memimpin hearing menyampaikan penyampaian pihak pemilik kapal yang hanya melayani penyeberangan dan tidak memiliki kapasitas memeriksa paspor penumpang. Karena itu diputuskan akan ditindaklanjuti.
“Dari hasil rapat ini kami meminta ditinjau ulang dan denda tidak dibayar pemilik kapal. Kemudian DPRD siap mengawal untuk melakukan audiensi dengan pihak Dirjen Imigrasi mengenai aturan tersebut,” pungkasnya. (akz)
Editor : Indra Zakaria