NUNUKAN - Sebagian besar para petani di Nunukan ternyata menggunakan pupuk Malaysia yang tentunya asalnya pun dari Malaysia.
Sayangnya penggunaannya menimbulkan polemik, karena ketika para petani ditemukan menggunakan pupuk ilegal tersebut, mereka harus berurusan dengan aparat keamanan.
Anggota DPRD Nunukan, Adama pun menanggapi persoalan tersebut. Dirinya meminta agar aparat lebih bisa bersikap bijak. Bukan tanpa alasan, kearifan lokal, menjadi acuannya. “Kan ada namanya kebijakan lokal, pupuk juga untuk digunakan di Nunukan saja, lain lagi ceritanya kalau pupuk dibeli banyak, lalu dibawa keluar untuk dijual,” ujar Adama ketika diwawancarai sejumlah awak media, Senin (30/6).
Adama mengungkapkan, pupuk subsidi oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Nunukan sangatlah terbatas, itu membuat sebagian besar para petani sayuran di Nunukan pun, membeli pupuk Malaysia.
Namun, bukan tanpa alasan. Para petani lebih senang menggunakan pupuk Malaysia, karena kualitas pupuk sangat baik dan cocok dengan tanaman dan juga tanah di Nunukan. Meskipun harganya terbilang lebih mahal dari pupuk subsidi, para petani enggan lagi memikirkan harga demi mendapatkan kualitas baik.
“Kalau harga pupuk Malaysia itu, dijual RM 300 atau setara Rp 1 juta per 50 kilogram, sedangkan pupuk subsidi sekitar Rp 166 ribu saja,” ungkap Adama.
Adama juga mengungkap, sebagian besar petani kelapa sawit maupun sayuran di Nunukan adalah eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia, mereka telah terbiasa menggunakan pupuk Malaysia dan mengetahui persis kualitas pupuk tersebut.
Terhadap kondisi ini, Adama pun meminta instansi kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya, lebih bisa bijak atau setidaknya memberlakukan kearifan lokal terhadap memasukan pupuk Malaysia di Nunukan.
Apalagi petani tidak hanya mengeluhkan terbatasnya pupuk subsidi, para petani di Nunukan mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk non subsidi yang biasanya dijual Rp 600.000 per 50 kilogram, keterbatasan stok pupuk ini dikhawatirkan menurunkan minat petani untuk berkebun. (*)
Editor : Indra Zakaria