TARAKAN - Adanya wacana pemerintah terhadap program Transmigrasi masyarakat dari pulau Jawa ke Kalimantan mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Pasalnya wacana tersebut mengancam eksistensi masyarakat lokal sekaligus dikhawatirkan dapat menambah pembukaan lahan hutan di Kalimantan. Sehingga wacana tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan secara matang.
Saat dikonfirmasi, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD-RI sekaligus senator perwakilan Kaltara menerangkan jika wacana tersebut patut dipertimbangkan ualng. Pasalnya menurut dia, wacana transmigrasi tidak terbukti efektif menjawab persoalan sosial kesejahteraan. Selain itu menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat di daerah yang masih hidup di bawah garis kesejahteraan.
Sehingga dikatakannya, alangkah baiknya jika pemerintah pusat terfokus pada berbagai program lapangan kerja dan program ekonomi kerakyatan untuk masyarakat di daerah.
"Kemarin kami sudah melakukan sidang paripurna, telah mengesahkan sebuah rancangan masyarakat adat. Yang nantinya kita akan perjuangkan bersama Prolegnas bersama teman-teman DPD-RI. Tujuannya salah satunya bagaimana hak-hak masyarakat Ulayat tersebut menjadi perhatian untuk pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan," ujarnya, Minggu (20/7).
"Termasuk di dalamnya soal transmigrasi. Bagi kami pemerintah pusat seharus tidak mengambil keputusan sepihak terkait wacana transmigrasi. Salah satu contoh belajar di Kabupaten Bulungan tahun 1973 itu pernah dilakukan. Nah banyak masyarakat pada kala itu ternyata menjual lahan yang diberikan kemudian kembali ke pulau Jawa. Transmigrasi kala itu juga banyak calo-calonya yang pada intinya tidak benar-benar memanfaatkan program itu dengan semestinya," jelasnya.
Diungkapkannya, berdasarkan pantauan di lapangan program transmigrasi ke Kalimantan dinilai tidak berjalan sesuai tujuan lantaran program tersebut disalahgunakan.
Sehingga menurutnya ia mengkhawatirkan jika program transmigrasi dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mencari keuntungan. "Itu juga banyak pada pemikiran transmigrasi di Tana Tidung saya lupa nama daerahnya. Saya kumpulkan masyarakat program transmigrasi, waktu itu kebetulan saya melakukan kunjungan kerja. Dari pengakuan masyarakat ini cukup banyak rumah yang sudah kembali dan lahannya dijual. Sehingga program ini berjalan tidak efektif karena lahan yang diberikan pada sebagian masyarakat itu ternyata dijual," jelasnya.
"Bahwa Kalimantan ini bukan tanah tak berpenghuni lahan itu ada pemiliknya, mislalnya punya negara hutan lindung, kemudian hutan adat dan lahan masyarakat. Bayangkan orang transmigrasi dapat rumah plus lahan 2 hektar untuk pertanian. Sementara masyarakat katakanlah Kaltara masih banyak yang susah, hidup di bawa garis kesejahteraan dan tidak memiliki rumah," lanjutnya.
Lebih lanjut, menurutnya jika pemerintah tetap kekeh melakukan transmigrasi maka sebaiknya program tersebut menyasar pada masyarakat lokal antar kabupaten. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan yang masih hidup di bawah garis kesejahteraan.
"Alangkah baiknya Pemerintah menuntaskan dulu masalah kesejahteraan di setiap daerah. Kalau pun mau melakukan program transmigrasi, itu baiknya melakukan pada skala lokal antar kabupaten. Misalnya banyak pemukiman kumuh di Tarakan, itu masyarakat bisa didata terus ditawarkan transmigrasi misalnya ke KTT, Malinau atau Bulungan. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak," ungkapnya.
"Saya yakin banyak masyarakat di Kaltara yang mau kalau ditawari program transmigrasi. Asalkan nanti syaratnya diperketat tidak boleh pindah apalagi menjual lahan yang sudah diberikan pemerintah. Itu kalau misalnya pemerintah tetap ngotot melakukan itu," terangnya.
Menurutnya, saat ini isu primordial cukup kental sehingga wacana transmigrasi dianggap cukup sensitif yang nantinya dikhawatirkan dapat menciptakan bibit konflik di akar rumput.
"Tapi kalau dari kami, seharusnya wacana ini perlu dipertimbangkan matang-matang. Karena, jangan sampai dikemudian hari ini menjadi konflik horizontal di masyarakat. Banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah, tahu-tahu masyarakat dari luar daerah diberi fasilitas rumah dan lahan. Ini tentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa menjadi konflik dikemudian hari. Kita banyak belajar dari konflik antar masyarakat di daerah yang berakar dari program transmigrasi. Mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar lebih cermat dalam melakukan kebijakan sosial khususnya uang bersentuhan dengan penghidupan masyarakat," pungkasnya. (zac).
Editor : Indra Zakaria