TANJUNG SELOR- Aliansi masyarakat adat asli Kalimantan Utara (Kaltara) 'menggeruduk' Kantor Gubernur Kaltara di Tanjung Selor pada Senin (4/8/2025). Sesuai rundown yang beredar, demonstran memulai aksinya pukul 10.00 Wita dengan titik star di simpang tiga Tugu Cinta Damai Tanjung Selor dengan tujuan aksi di Kantor Gubernur dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Dalam aksinya, aliansi ini menyampaikan sejumlah poin tuntutan terkait dengan penolakan masuknya transmigrasi dari luar daerah ke provinsi ke-34 Indonesia ini.
Demikian ditegaskan Gat Kaleb, salah seorang tokoh yang melakukan orasinya. Hal itu ditegaskannya dengan tetap meminta para demonstran untuk menjalankan aksi ini dengan aman dan damai. "Yang kita tolak di sini bukan orangnya, tapi yang kita tolak adalah ketidakadilan," tegasnya.
Ia juga membeberkan soal tingkat kemiskinan di Kaltara saat ini, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan mencapai 11 koma sekian persen.
"Untuk di daerah perkotaan sekitar 6 koma sekian persen. Artinya ketimpangan kemiskinan (di Kaltara) masih jauh. Harus ada perlakuan yang adil, ada perlakuan yang setara," jelasnya. Datu Buyung Perkasa, tokoh adat lainnya juga meneriakkan hal yang sama, yakni meminta kepada pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal Kaltara.
"Kami minta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang program transmigrasi ini," tuturnya. Adapun beberapa tuntutan dari aliansi ini, yang pertama kami menolak keras program transmigrasi dari luar masuk ke Kaltara.
Kedua, meminta pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat (lokal) yang ada di Kalimantan. Ketiga, mendukung penuh langkah pemuda dayak Kalimantan menggugat undang-undang transmigrasi di Mahkamah Konstitusi (MK). (*)
Editor : Indra Zakaria