PROKAL.CO- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap sektor pendapatan dari UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa realisasi retribusi jasa kepelabuhanan di lokasi tersebut masih jauh dari kata maksimal, sehingga menghambat upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk membedah kendala teknis di lapangan. Salah satu poin krusial yang terungkap adalah belum diterapkannya sistem retribusi parkir berlangganan serta kebijakan parkir menginap bagi kendaraan di area pelabuhan. Padahal, potensi dari sektor ini dinilai sangat besar jika dikelola dengan sistem yang tepat.
Pihak UPTD Pelabuhan Tengkayu I mengakui bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga pengamanan, menjadi batu sandungan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi ini membuat pengelolaan aktivitas kendaraan di kawasan pelabuhan menjadi tidak optimal. Sebagai perbandingan, Inspektorat Kaltara menyoroti keberhasilan Pelabuhan Kayan di Tanjung Selor yang mampu menampung ratusan kendaraan menginap setiap harinya, yang secara signifikan mendongkrak pundi-pundi daerah.
Menanggapi kendala tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Bustan, meminta jajarannya segera melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja terampil. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya mengejar target pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan publik. Aspek kebersihan dan kenyamanan fasilitas pelabuhan tetap menjadi prioritas utama demi menjamin kepuasan masyarakat pengguna jasa.
Selain pembenahan sistem parkir, Pemprov Kaltara juga terus mematangkan berbagai pungutan lain seperti jasa tambat kapal, pas penumpang, hingga bongkar muat. Inovasi juga dilakukan melalui penerapan pajak kendaraan di atas air, yang diklaim sebagai langkah pionir di Indonesia. Terkait adanya penyewa aset pelabuhan yang masih menunggak pembayaran karena keberatan tarif, pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk penyesuaian, namun menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika kewajiban tetap tidak dipenuhi.(*)
Editor : Indra Zakaria