Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Layanan MBG Tetap Jalan di Kukar, Sejumlah SPPG Siap Operasi Belum Kantongi Izin

E
Sekda Kukar Sunggono (Elmo/Prokal.co)
Sekda Kukar Sunggono (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berjalan bagi ribuan penerima manfaat di Kutai Kartanegara. Di tengah mencuatnya isu penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, layanan serupa di Kukar dipastikan tetap beroperasi normal.

Namun di balik keberlangsungan layanan tersebut, masih ada sejumlah SPPG baru yang telah siap beroperasi tetapi belum bisa melayani masyarakat. Kepastian operasional unit-unit tersebut kini menunggu hasil verifikasi dan arahan resmi dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, memastikan hingga saat ini belum ada SPPG di Kukar yang terdampak kebijakan penghentian operasional sebagaimana yang ramai diperbincangkan di sejumlah daerah.

Advertisement

Seluruh SPPG yang telah beroperasi tetap menjalankan tugasnya mendukung pelaksanaan program MBG bagi kelompok sasaran di berbagai wilayah Kukar. "Kalau di Kukar itu kemarin awal itu 74, sekarang sudah 129 termasuk yang di wilayah 3T," kata Sunggono. Jumlah tersebut menunjukkan perluasan jangkauan layanan pemenuhan gizi yang terus dilakukan pemerintah, termasuk ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Meski demikian, Pemkab Kukar mencatat masih ada empat hingga lima SPPG yang sebenarnya telah menyelesaikan sebagian besar tahapan persiapan operasional. Beberapa unit tersebut berada di sejumlah kecamatan, termasuk Tenggarong dan Muara Badak. Hingga kini, unit-unit tersebut belum dapat beroperasi karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga kini, Sunggono menyebut pemerintah daerah belum menerima informasi resmi mengenai kriteria maupun mekanisme yang akan diterapkan terhadap SPPG yang telah siap beroperasi tersebut.

Advertisement

Laporan kesiapan operasional terus masuk ke pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah pengelola telah mempertanyakan kepastian waktu mulai beroperasi setelah berbagai persyaratan dinyatakan hampir rampung.

Karena itu, Pemkab Kukar memilih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan.

Sunggono menegaskan persoalan yang saat ini menjadi perhatian bukan penghentian operasional SPPG yang sudah berjalan, melainkan kepastian bagi unit-unit baru yang telah siap namun belum mendapatkan izin operasional.

"Ada beberapa yang sudah menyatakan siap. Tapi kita tunggu hasil review itu apakah masih direkomendasikan bisa beroperasi atau belum," tutupnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Siapkan Bantuan Sarana hingga Rehabilitasi Ponpes

Kabag Kesra Setkab Kukar Fathul Alamin (Elmo/Prokal.co) Perkuat Pendidikan Nonformal dan Swasta, Pemkab Kukar Siapkan Bantuan Sarana hingga

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Dukung Jemput Jodoh Halal KUA Tenggarong, Bupati Kukar Buka Pendopo Odah Etam untuk Pernikahan

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik PAW lima Anggota BPD (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer