Lantik PAW Anggota BPD, Bupati Minta Kawal Setiap Rupiah Dana Desa dan Program Kukar Idaman Terbaik

PROKAL.CO, TENGGARONG – Lima anggota pengganti antarwaktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari lima desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi dilantik Bupati Aulia Rahman Basri di Pendopo Odah Etam, Selasa (17/11/2026). Mereka langsung dihadapkan pada tugas mengawal pemerintahan desa, terutama memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut, lima anggota BPD yang dilantik yakni Syaiful Salim, dari Desa Bangun Rejo dan Tri Widarti dari Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya, Juhairiyah dari Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun; Asis dari Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat; serta Rezki Mulagusyati dari Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu.
Aulia menegaskan, anggota BPD memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Salah satunya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun pemerintah desa sejalan dengan rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, fungsi BPD dalam pemerintahan desa memiliki kemiripan dengan DPRD di tingkat kabupaten, terutama dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan mengawasi penggunaan anggaran.
“BPD ini kalau di kabupaten sama seperti para anggota DPRD. Mengawal proses pemerintahan, memastikan APBDes yang disusun oleh teman-teman eksekutif atau kades itu sejalan dengan rencana pembangunan yang ada di desa Bapak-Ibu sekalian,” kata Aulia dalam sambutannya.
Dia secara khusus meminta anggota BPD mengawasi penggunaan setiap rupiah yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, maupun pembiayaan lainnya yang melekat pada pemerintahan desa.
Pengawasan tersebut diperlukan agar anggaran tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar digunakan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“BPD juga bertanggung jawab untuk mengawasi setiap rupiah dari dana desa, alokasi dana desa, dan seluruh pembiayaan-pembiayaan atau anggaran yang melekat pada desa, sehingga anggaran tersebut, sekali lagi, benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kita yang ada di desa,” tegasnya.
Selain pengawasan anggaran, anggota BPD diminta mengawal pelaksanaan Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di desa masing-masing. Beberapa di antaranya adalah program RT-KU Terbaik yang akan segera bergulir. Mereka juga memiliki peran bersama kepala desa dalam menyusun peraturan desa sebagai landasan penataan dan pembangunan wilayah.
Aulia turut mengingatkan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara BPD dan kepala desa. Namun, dia menegaskan keharmonisan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai sikap saling melindungi atau mengabaikan fungsi pengawasan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




