APBD Kalteng Masih Dievaluasi Mendagri

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 20 Desember 2023 | 14:38 WIB
Photo
Photo

PALANGKA RAYA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Hal itu disampaikan Gubernur H Su­gianto Sabran saat memberikan arahan dalam kegiatan pasar penyeimbang di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Minggu (17/12).

“Saya memberikan apresiasi kepada kita semua, berkat kerja sama semua pihak, APBD kita tahun depan bisa naik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, Syahfiri mengatakan, sejauh ini APBD Kalteng tahun 2024 masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Hasil evaluasi itu yang nantinya digunakan untuk penyesuaian alokasi. Ia membenarkan bahwa APBD Kalteng 2024 mengalami kenaikan dari tahun ini.

“Benar meningkat, berdasarkan rapat paripurna, cukup signifikan peningkatannya. Meningkat itu karena dana royalti cukup besar kami targetkan, mendekati Rp1,8 triliun kalau tidak salah,” beber Syahfiri kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/12).

Syahfiri mengatakan, tahun 2023 saja Kalteng sudah berhasil merealisasikan dana royalti, khususnya pertambangan sebesar Rp1,3 triliun. Prediksi pihaknya, tahun 2024 nanti ada realisasi cukup besar, mengingat harga batu bara mengalami kenaikan cukup signifikan. “Tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat itu masih ada kewajiban dengan pemerintah provinsi,” tuturnya.

Ia menambahkan, keputusan final terkait APBD Kalteng tahun 2024 baru ada setelah dilakukan evaluasi dari Kemendagri RI dalam waktu dekat. Tahun ini saja Kalteng memiliki APBD sebesar kurang lebih Rp7 triliun.

“Alokasi APBD Provinsi Kalteng 2023 terbanyak di sektor pendidikan dan infrastruktur, keduanya memperoleh alokasi hampir 20 persen. Setelah pendidikan dan infrastruktur, menyusul kesehatan dan pertanian. Jadi empat sektor itu yang banyak alokasinya,” beber Syahfiri.

Ditanya terkait dengan rencana alokasi APBD Kalteng tahun 2024, apakah sama seperti alokasi APBD tahun 2023, Syahfiri menyebut hal itu harus terlebih dahulu melihat hasil evaluasi Kemendagri RI.

“Hasil evaluasi dari Kemendagri itulah yang menjadi acuan bagi kami untuk melakukan penyesuaian alokasi,” ucapnya. Berkaca dari alokasi APBD tahun 2022 dan 2023, Syahfiri menyebut hampir sama saja.

Menurutnya, tolok ukur untuk menilai bagus tidaknya realisasi APBD tergantung dari efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Jika realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik ketimbang belanja barang dan jasa operasional kantor, maka dapat dikatakan baik.

“Kita lihat dahulu persentase realisasinya, kalau lebih banyak ke pelayanan publik, salah satunya infrastruktur, maka itu bagus. Kalau bicara soal realisasi, kebanyakan orang menilai apakah realisasi itu berdampak kepada pelayanan publik atau tidak,” ujarnya. (dan/ce/ala)

Editor : izak-Indra Zakaria