PALANGKA RAYA-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng tahun 2023 naik signifikan. Kenaikan tersebut paling banyak disumbang sektor pajak. Meski demikian, tantangan peningkatan PAD Kalteng masih menanti. Hal itu berkaitan dengan pendataan potensi pajak akibat kekurangan data.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo mengatakan, PAD 2023 telah berlalu dan seluruhnya sudah direalisasikan 100 persen. Nominal PAD Kalteng, ujar Anang, sebesar Rp6,6 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“PAD dari pajak surplus dengan realisasi Rp2,2 triliun lebih, retribusi juga mengalami surplus dari Rp24 miliar menjadi Rp25 miliar lebih. Jadi, secara keseluruhan PAD kita itu mencapai Rp6,6 triliun lebih, sehingga ada surplus,” bebernya kepada Kalteng Pos. Anang mengatakan, PAD Kalteng sebesar Rp6,6 triliun itu sudah mencapai bahkan melebihi target. Untuk tahun 2024, pihaknya menargetkan realisasi PAD Kalteng sebesar Rp7,6 triliun, dengan belanja sebesar Rp8,7 triliun.
“Mudah-mudahan pertengahan tahun 2024, kami prediksi belanja sudah mencapai Rp9 triliun,” tuturnya. Sektor yang paling berkontribusi bagi peningkatan PAD Kalteng adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dari target Rp800 miliar, realisasinya menjadi Rp1 triliun. “Tahun ini kami maksimalkan lagi pengawasan,” ujarnya.
Kendala dalam menggali pajak sebagai sektor paling menonjol bagi realisasi PAD Kalteng, ujar Anang, adalah menyangkut data yang belum terlalu akurat dan pengawasan yang kurang menyeluruh. Contohnya, bahan bakar kendaraan bermotor dalam pemantauannya didukung oleh teknologi IT monitor kamera, seperti yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian. “Pengangkutan BBM melalui Banjarmasin, lewat jalan-jalan nasional, dari Lamandau, Sampit, kemudian Kapuas,” sebutnya.
Jika pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan sektor dominan yang menyumbang PAD Kalteng, berbeda dengan pajak air permukaan. Banyak yang belum akurat dalam pemakaian, karena perusahaan selaku pemakai belum memakai meteran seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Seharusnya mereka memakai ukuran yang baku, sehingga bisa diketahui berapa banyak yang dipakai, itu yang kemudian meningkatkan biaya,” ucapnya. Anang menegaskan kebocoran pajak tidak terjadi di Kalteng. Hanya saja memang masih ada potensi pendapatan pajak yang belum atau tidak terdata. Jika ada wajib pajak (pihak yang wajib bayar pajak) tetapi masih memiliki data yang kurang, hal itu yang kemudian menjadi loss dalam pajak.
“Kami sudah melakukan kerja sama dengan satlantas berkaitan dengan pajak itu dan kami juga aktif melakukan pendataan,” ucapnya. Tak hanya itu, Anang menyebut memang ada perusahaan yang menunggak pajak. Namun pihaknya sudah melayangkan teguran melalui surat gubernur kepada perusahaan-perusahaan di Kalteng. Teguran itu dinilai cukup efektif mendorng perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.
“Kalau kita bicara yang menunggak, sebetulnya kendaraan bermotor banyak juga, baik perorangan maupun perusahaan, yang menunggak itu ada juga dari pajak air permukaan, lalu perusahaan alat berat,” bebernya.
Karena itu, Anang mengimbau masyarakat agar memiliki kesadaran membayar pajak. Sebab, retribusi pajak itulah yang nantinya akan menjadi sumber dana untuk pembangunan daerah. Diharapkan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak, pembangunan daerah bisa makin maju.
“Kami harap masyarakat sadar membayar pajak, karena itu berguna untuk pembangunan, dengan meningkatkan penerimaan pajak, maka pembangunan di Kalteng bisa makin pesat,” tandasnya. (dan/ce/ala)
Editor : izak-Indra Zakaria