Ketua DPRD Kobar Duga Pertalite Dilangsir Keluar Daerah

Slamet Harmoko • Dipublikasikan Kamis, 3 September 2026 | 18:58 WIB
Mulyadin
Mulyadin
 
 
KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – Antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) hingga kini masih terjadi dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
 
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, yang menduga adanya BBM subsidi jenis Pertalite yang dilangsir untuk dibawa keluar daerah.
 
Mulyadin menilai dugaan tersebut semakin kuat karena Pertalite justru sulit ditemukan di tingkat pengecer. Menurutnya, kondisi itu menjadi hal yang perlu ditelusuri, mengingat antrean panjang di SPBU terus terjadi, sementara ketersediaan Pertalite di tingkat pengecer hampir tidak pernah terlihat.
 
“Agak aneh juga kalau kita perhatikan, antrean Pertalite terus panjang, yang diduga banyak pengetap, namun anehnya di pengecer Pertalite tidak pernah ada atau kosong. Bisa jadi ini dikirim keluar daerah,” ungkap Mulyadin.
 
Menyikapi persoalan tersebut, terlebih dalam waktu dekat Kobar akan menghadapi agenda besar seperti Hari Ulang Tahun (HUT) Kobar dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026, DPRD Kobar berencana kembali menindaklanjuti sejumlah langkah yang sebelumnya telah dibahas bersama pihak terkait.
 
Mulyadin mengatakan, Forkopimda bersama instansi terkait sebelumnya juga telah menyusun sejumlah kesepakatan untuk mengatasi persoalan distribusi BBM, namun pelaksanaannya dinilai belum optimal karena mempertimbangkan berbagai hal.
 
Salah satu langkah yang sempat diwacanakan adalah melakukan razia terhadap pengecer BBM, khususnya di wilayah Kota Pangkalan Bun. Namun, sebelum pelaksanaan razia, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengecer.
 
“Nanti wacana kita akan kita razia hingga menyita BBM subsidi yang diecer, namun itu masih belum terlaksana dan akan kembali kita koordinasikan dengan Satgas BBM,” jelasnya.
 
Mulyadin juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU, terutama operator, agar tidak terlibat dalam praktik permainan dengan pelangsir atau pengetap BBM subsidi.
 
Jika nantinya ditemukan adanya oknum operator yang menerima setoran untuk memuluskan aktivitas pelangsiran, ia meminta tindakan tegas diberikan, baik terhadap operator maupun SPBU yang terbukti terlibat.
 
“Kalau terbukti ada permainan dengan memberikan semacam setoran kepada operator untuk aktivitas pelangsiran, agar ditindak secara tegas, baik SPBU-nya maupun operatornya,” tegasnya. (*)
 
Editor : Slamet Harmoko
DPRD Kobar DPRD Kotawaringin Barat Mulyadin