KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – APBD bukan sekadar urusan menyusun angka pendapatan dan belanja, lalu mengetuk palu persetujuan. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dipastikan masuk dalam prioritas pembangunan. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan HIV/AIDS dan optimalisasi pajak Galian C.
Sejumlah catatan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Jumat (6/11). Enam fraksi sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Persetujuan tersebut bukan tanpa catatan. Masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah rekomendasi agar anggaran daerah tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Sukimin, misalnya, mengingatkan agar pelaksanaan APBD mampu menyesuaikan perkembangan kondisi riil di lapangan. Belanja prioritas, terutama infrastruktur, pendidikan, penguatan ekonomi, investasi, ketahanan pangan, dan kesehatan, diminta diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
"Belanja prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, penguatan ekonomi, investasi, ketahanan pangan, dan kesehatan, harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat," demikian substansi pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Catatan yang cukup spesifik datang dari Fraksi Nasdem. Melalui juru bicara Prasyuda Aprianto, fraksi ini mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang lebih dikenal sebagai Galian C.
Salah satu usulnya adalah membentuk satuan tugas khusus untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut.
Selain mengejar pendapatan, Nasdem juga mengingatkan agar pemenuhan belanja wajib, khususnya pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi perhatian. Peningkatan anggaran infrastruktur dan pelayanan publik juga dinilai penting.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicara Muhammad Yasir Fazar Afrizal menyoroti persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius, yakni perkembangan kasus HIV/AIDS.
"Upaya mitigasi, pencegahan, dan penanganan HIV/AIDS perlu ditingkatkan secara lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan, mengingat perkembangan kasus yang menunjukkan kecenderungan terus bertambah," demikian salah satu catatan Fraksi Golkar.
Golkar juga mengingatkan pemerintah agar mengoptimalkan pendapatan daerah, mengefisienkan belanja, serta memastikan pembangunan infrastruktur lebih merata. Penyaluran hibah dan bantuan sosial pun diminta tepat sasaran.
Terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Kalimantan Tengah 2026 di Kobar, fraksi ini berharap penyelenggaraannya berjalan optimal tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN-PKS melalui juru bicara Reformas Agung Gumelar juga menyampaikan sejumlah usulan yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga.
Di antaranya pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di lingkungan Sekolah Muhammadiyah, Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu, perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Padat Karya RT 03, Kelurahan Sidorejo, serta peningkatan perhatian terhadap sarana dan prasarana sekolah.
Fraksi ini juga mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah tanpa membebani masyarakat. Perbaikan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi turut menjadi perhatian.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Muhammad Toha meminta belanja daerah difokuskan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan ekonomi, investasi, ketahanan pangan, hingga kelestarian lingkungan.
Adapun Fraksi Demokrasi Bangsa melalui juru bicara Rosad mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pengawasan terhadap seluruh program juga perlu diperkuat untuk mencegah pemborosan maupun penyimpangan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin, didampingi Wakil Ketua I Rudi Imam Gunawan dan Wakil Ketua II Sri Lestari. Hadir pula Bupati Kobar Nurhidayah, Sekretaris Daerah Rody Iskandar, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Persetujuan enam fraksi ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kobar.
Meski sudah mendapat persetujuan bersama, proses penetapan APBD 2027 belum sepenuhnya selesai. Ranperda tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD itu kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Sebab, persetujuan anggaran baru merupakan satu tahapan. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan program yang sudah direncanakan benar-benar terlaksana dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. (sla)
Editor : Slamet Harmoko