SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan sinyal kuat akan adanya efisiensi besar-besaran terhadap penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota serta pembiayaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengamankan ruang fiskal demi mendanai program prioritas "Gratispol" yang menjadi fokus utama pembangunan daerah saat ini.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap realistis dan tegas dalam menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan dana yang tersedia. Menurutnya, pemberian bantuan keuangan maupun aspirasi melalui pokir idealnya baru dilakukan setelah seluruh kewajiban belanja wajib (mandatory spending) pemerintah provinsi terpenuhi secara maksimal.
Baca Juga: Kontroversi Pokir Kaltim: Akademisi Unmul Tantang DPRD Gunakan Hak Interpelasi, Emangnya Berani?
Sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi fondasi utama dalam penyusunan arah kebijakan anggaran. Sri menjelaskan bahwa program Gratispol sendiri merupakan paket kebijakan komprehensif yang menyerap anggaran cukup besar, mencakup pemberian seragam gratis, insentif tenaga tertentu, hingga perjalanan religi, di samping program Jospol yang fokus pada infrastruktur.
Baca Juga: 160 Pokir DPRD Kaltim "Digunting" Pemprov, Baharuddin Demmu: Pelayan Rakyat Kok Batasi Aspirasi?
Kebutuhan pendanaan yang tinggi untuk layanan publik di tingkat provinsi membuat ruang gerak untuk mendistribusikan anggaran keluar menjadi semakin sempit. Pemprov Kaltim menilai tidak bijak jika tetap memaksakan pemberian Bankeu sementara kebutuhan internal provinsi dalam memenuhi empat sektor wajib tersebut masih sangat tinggi. Fokus saat ini adalah memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan finansial.
Penyesuaian kebijakan anggaran ini juga dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan APBD 2026 agar tetap stabil dan terhindar dari risiko defisit. Dengan memperkuat pelaksanaan program melalui skema provinsi, pemerintah berharap efektivitas belanja daerah dapat lebih terukur dan tepat sasaran sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. (*)
Editor : Indra Zakaria