SAMARINDA- Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto di wilayah Kalimantan Timur kini tengah memasuki masa evaluasi besar-besaran. Langkah tegas diambil oleh Badan Gizi Nasional dengan menghentikan sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum. Keputusan yang tertuang dalam surat resmi akhir Maret lalu ini dipicu oleh temuan di lapangan terkait fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar teknis, terutama ketiadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah yang memadai.
Langkah evalausi ini mendapat respons positif dari gedung Karang Paci. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah sangat tepat demi menjamin kualitas konsumsi bagi anak sekolah dan ibu hamil. Bagi politikus yang akrab disapa Nanda ini, urusan higienitas bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan harga mati yang menyangkut keselamatan jiwa generasi penerus. Ia mengkhawatirkan jika aspek kebersihan diabaikan, program yang tujuannya mulia ini justru berisiko menimbulkan masalah kesehatan baru seperti keracunan makanan.
Dampak dari penghentian ini cukup signifikan karena mencakup wilayah yang luas, mulai dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, hingga Kutai Timur dan Berau. Selain aktivitas memasak yang terhenti, pemerintah juga membekukan sementara penyaluran dana bantuan bagi dapur-dapur tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tekanan agar para pengelola segera melakukan perbaikan fisik fasilitas dan menyelesaikan urusan administrasi agar sesuai dengan standar nasional.
Lebih lanjut, Nanda menekankan bahwa keberadaan sistem pembuangan limbah yang benar sangat krusial mengingat aktivitas produksi dilakukan dalam skala besar. Ia tidak ingin pemenuhan gizi anak-anak di satu sisi justru mencemari lingkungan di sisi lain. Oleh karena itu, DPRD Kaltim berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dan siap turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap perbaikan dilakukan secara serius. Operasional dapur hanya akan dibuka kembali setelah tim teknis memberikan verifikasi sah bahwa fasilitas tersebut sudah layak dan aman digunakan kembali. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co