SAMARINDA – Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dikenal sebagai Aksi "214" melumpuhkan sebagian titik di Samarinda pada Selasa (21/4/2026). Ribuan massa yang terdiri dari gabungan aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Sayangnya, aksi yang semula berjalan tertib tersebut harus berakhir ricuh menjelang petang.
Aksi dimulai dengan orasi di depan kantor DPRD Kaltim sebelum massa bergerak menuju titik utama di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada. Di sana, orator bergantian mengkritik kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud, terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur yang menelan anggaran Rp 25 miliar. Angka-angka fantastis ini dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah di tengah sulitnya kondisi ekonomi masyarakat.
Ironisnya, meski Gubernur Rudy Mas’ud dikonfirmasi berada di kantornya sepanjang hari, ia memilih untuk tidak menemui para pendemo. Keberadaan gubernur di dalam gedung berlantai delapan tersebut dibenarkan oleh salah satu pejabat eselon II Pemprov Kaltim. "Ya, bapak ada di kantor," ujarnya singkat. Sikap gubernur yang enggan muncul ini memicu kekecewaan mendalam, mengingat massa telah bertahan selama lebih dari empat jam di bawah terik matahari.
Ketegangan sempat diperkeruh dengan kehadiran Bambang Widjojanto, Tim Penasihat TAGUPP, yang hanya memantau dari jauh tanpa berdialog dengan massa. Sebelumnya, melalui rekaman video, mantan pimpinan KPK tersebut sempat melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebut aksi mahasiswa ini sebagai "residu Pilgub 2024" dan bermuatan kepentingan politik. Situasi makin memanas ketika sejumlah wartawan dilarang masuk ke area kantor gubernur dengan alasan sterilisasi.
Menjelang sore, massa sempat membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "KALTIM DARURAT KKN" sebagai simbol protes keras. Meski koordinator lapangan sempat mengarahkan massa untuk bubar secara tertib, situasi mendadak pecah. Sebagian massa mulai melemparkan batu dan botol ke arah kantor gubernur, yang segera direspons aparat kepolisian dengan pengerahan kendaraan taktis water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Terkait insiden ini, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengklaim bahwa secara umum aksi berjalan lancar, meski ada insiden kecil di akhir waktu. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap mengedepankan tindakan persuasif dan menghindari langkah represif. Di sisi lain, para peserta aksi mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka terkait transparansi dan efisiensi anggaran tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim. (*)
Editor : Indra Zakaria