PROKAL.CO, SAMARINDA – Perwakilan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menyampaikan kekecewaan setelah tidak berhasil menemui anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur saat hendak menyerahkan dokumen Pakta Integritas, Kamis, 23 April 2026.
Kedatangan massa ke kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda, bertujuan menagih komitmen para legislator atas kesepakatan yang terbentuk dalam aksi demonstrasi pada 21 April lalu. Namun, setibanya di lokasi, mereka mendapati tidak ada satu pun anggota dewan yang berada di tempat.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, mengatakan pihaknya sempat mengalami kendala saat mencoba menyerahkan dokumen tersebut. Berdasarkan informasi dari petugas resepsionis, para anggota dewan disebut sedang berada di luar daerah.
“Dari keterangan resepsionis, tidak ada anggota dewan di kantor. Mereka disebut sudah berangkat ke Makassar sejak kemarin sore,” ujar Bella.
Padahal, menurut dia, aliansi telah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya terkait rencana penyerahan dokumen pada hari tersebut. Setelah melalui diskusi dan koordinasi internal, dokumen Pakta Integritas akhirnya diserahkan melalui Bagian Umum Sekretariat DPRD Kaltim.
“Sudah dilakukan serah terima dan ditandatangani. Dokumen diterima dengan baik oleh Bagian Umum,” kata Bella.
Ia menegaskan, absennya anggota dewan tidak akan mengurangi tekanan yang diberikan oleh aliansi kepada DPRD Kaltim. Pakta Integritas tersebut, kata dia, menjadi pengingat atas komitmen legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mendorong penggunaan hak angket terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Situasi ini tidak akan membuat kami mundur. Kami tetap akan menuntut komitmen itu dijalankan,” ujarnya.
Aliansi Rakyat Kaltim juga berencana menyusun langkah lanjutan melalui evaluasi internal. Mereka membuka kemungkinan kembali menggelar aksi demonstrasi jika tuntutan yang diajukan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPRD.
“Jika tidak ada realisasi, kami akan kembali turun dengan aksi yang lebih besar,” kata Bella.
Hingga berita ini ditulis, Sekretariat DPRD Kaltim belum memberikan penjelasan resmi terkait keberadaan anggota dewan di luar daerah. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim, Andi A. Razaq, belum dapat dimintai keterangan karena masih mengikuti rapat internal. (*)
Editor : Indra Zakaria