PROKAL.CO, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim pada 21 April lalu. Pernyataan itu disampaikan melalui sebuah video yang direkam usai aksi berlangsung.
Dalam pernyataannya, Rudy mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, masyarakat, serta aparat TNI dan Polri yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap kondusif selama penyampaian aspirasi di “Benua Etam”.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya adik-adik mahasiswa, masyarakat, TNI, dan Polri yang telah menjaga situasi tetap kondusif sampai berakhirnya penyampaian aspirasi,” ujarnya.
Ia juga berharap masyarakat, terutama mahasiswa, dapat berperan aktif sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut dia, masukan dari publik menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat bisa menjadi mata dan telinga kami dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja pemerintah. Masa depan Kalimantan Timur ada di tangan kalian,” kata Rudy.
Gubernur menilai aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut sebagai masukan yang “berarti dan berkelas”, serta berjanji pemerintah daerah akan berakselerasi untuk memperbaiki kinerja ke depan.
Namun, pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan di media sosial. Sejumlah warganet menilai narasi yang disampaikan gubernur tidak sepenuhnya mencerminkan tuntutan utama massa aksi.
Akun bernama fitria.alaydrus, misalnya, mengaku menangkap kesan berbeda dari pernyataan tersebut. Ia menilai ucapan gubernur terkesan menantang masyarakat dan tidak menunjukkan empati. “Tidak ada ucapan maaf, malah seakan mengejek bahwa demo kemarin tidak ada apa-apanya karena tidak rusuh,” tulisnya.
Sementara itu, akun lindameilanireal mempertanyakan fokus evaluasi yang disampaikan gubernur. Ia menilai tuntutan demonstrasi bukan sekadar perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan ditujukan langsung kepada gubernur. “Yang harus dievaluasi bukan OPD, tapi gubernurnya. Masyarakat demo bukan soal pemerintah provinsi, tapi meminta gubernur mundur,” tulisnya.
Di tengah polemik tersebut, respons juga datang dari legislatif. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim M. Husni Fahruddin secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.
Politikus yang akrab disapa Ayub itu mengakui DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menegaskan, lembaga legislatif tidak ingin berlepas tangan atas polemik kebijakan anggaran yang menuai kritik publik.
“Kami merasa ikut bertanggung jawab karena fungsi budgeting dan pengawasan belum berjalan baik. Tidak adil jika semua kesalahan dibebankan ke eksekutif,” ujar Ayub di depan Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Ayub, yang juga berada dalam satu partai dengan Gubernur Rudy sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, menyoroti sejumlah kebijakan anggaran yang menjadi perhatian publik. Di antaranya pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp 25 miliar.
Menurut dia, meskipun kebijakan tersebut secara administratif dapat dinilai sah, namun dinilai kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ia juga menyayangkan DPRD tidak melakukan telaah kritis sejak awal pembahasan anggaran tersebut.
Aksi mahasiswa pada 21 April tersebut merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa yang mengangkat sejumlah tuntutan, termasuk evaluasi kepemimpinan di tingkat provinsi. Hingga kini, respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut masih menjadi sorotan publik, khususnya di ruang-ruang digital. (*)
Editor : Indra Zakaria