PROKAL.CO- Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai dinamika yang terjadi saat aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur pada 21 April lalu. Dalam konferensi pers yang digelar di Samarinda, Rudy mengklarifikasi bahwa faktor keamanan menjadi alasan mendasar mengapa dirinya tidak turun langsung menemui massa di lapangan, meski ia mengaku tetap memantau situasi dari dalam gedung.
Rudy menegaskan bahwa dirinya sebenarnya sangat terbuka untuk menempuh jalur dialog dengan perwakilan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Namun, ia menyayangkan koordinasi yang tersendat di lapangan sehingga pertemuan formal tidak dapat terlaksana sesuai rencana. "Waktu itu saya sudah berada di dalam dan siap berdialog, tetapi pihak mahasiswa tidak bersedia menemui saya," ungkapnya kepada awak media. Ia kembali mengingatkan bahwa pintu Kantor Gubernur selalu terbuka lebar bagi seluruh masyarakat Bumi Etam untuk menyampaikan aspirasi kapan pun dibutuhkan.
Menanggapi substansi tuntutan massa terkait isu pengadaan mobil dinas serta rehabilitasi rumah jabatan yang menelan anggaran hingga Rp25 miliar, Rudy menyatakan telah menyiapkan argumen dan data yang kuat untuk menjelaskan urgensi kebijakan tersebut. Ia berkomitmen untuk memberikan penjelasan rinci agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah publik yang menganggap anggaran tersebut tidak pro-rakyat.
Menariknya, dalam pertemuan tersebut, Rudy secara terbuka meminta peran aktif pers dan masyarakat untuk terus mengkritik jalannya pemerintahan. Ia mengakui adanya hambatan komunikasi internal di mana jajaran bawahannya kerap merasa sungkan atau tidak berani memberikan teguran langsung kepadanya jika ada kebijakan yang keliru. "Karena itu saya minta bantuan wartawan, kalau saya salah bicara atau ada kebijakan yang tidak pro-rakyat, tolong ditegur," pintanya.
Terkait insiden yang menimpa empat orang jurnalis saat peliputan aksi tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tidak ada kebijakan dari pihaknya untuk membatasi ruang gerak pers secara sengaja. Rudy secara tulus menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang dialami para awak media di kawasan kantornya dan menjelaskan bahwa pembatasan area hanya diberlakukan pada titik-titik yang bersifat privasi. Langkah klarifikasi ini diharapkan dapat memperbaiki pola komunikasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan masyarakat serta insan pers demi menjaga keterbukaan informasi publik.(*)
Editor : Indra Zakaria