SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menegaskan komitmennya membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan elemen masyarakat usai aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 di Samarinda. Namun, ia menyebut pertemuan tidak dapat dilakukan dalam situasi massa besar dengan pertimbangan keamanan dan protokoler.
Menurut Rudy, sehari sebelum aksi, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa tujuan utama demonstrasi adalah menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kalimantan Timur. Ia menyebut aspirasi tersebut sebagian telah direspons, sehingga massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur. “Di kantor gubernur, tidak pernah ada penyampaian resmi untuk bertemu. Tapi saya sudah menyampaikan melalui jajaran kepolisian bahwa kami siap berdialog, namun bukan dengan kerumunan massa,” kata Rudy saat membuka ruang diskusi dengan puluhan wartawan di Hotel Claro, Sempaja Samarinda, Kamis 23 April 2026.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka pintu selebar-lebarnya bagi perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi secara langsung. Bahkan, rumah jabatan gubernur disebutnya terbuka selama 24 jam untuk menerima aspirasi.
“Dialog itu jauh lebih efektif, suasananya lebih tenang dan hasilnya bisa konstruktif serta terstruktur untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan,” ujarnya. Rudy mengungkapkan, tawaran dialog sebenarnya telah disampaikan, namun ditolak oleh massa yang menginginkan pertemuan dilakukan di halaman kantor gubernur. Saat itu, waktu sudah menjelang petang, sekitar pukul 17.45 Wita.
Tak lama setelah massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 Wita, terjadi insiden pelemparan botol air mineral ke arah aparat keamanan. Ia menyebut kondisi tersebut memperkuat alasan aparat untuk membubarkan kerumunan yang masih tersisa. “Situasi sudah melewati batas waktu kegiatan penyampaian aspirasi. Aparat juga menghadapi intimidasi berupa lemparan botol,” katanya.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan alasan dirinya tidak menemui massa secara langsung di lokasi aksi. Selain faktor keamanan, ia menilai pembahasan tuntutan harus dilakukan berbasis data dan kajian yang matang. “Saya tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa data. Semua aspirasi harus by data (dibahas secara objektif dan terukur),” ujarnya.
Kendati demikian, Rudy menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam pembangunan Kalimantan Timur secara kolaboratif.
“Kami ingin adik-adik mahasiswa menjadi bagian dari pembangunan daerah. Mari kita bersinergi dan fokus menjaga pembangunan Kalimantan Timur bersama,” kata dia.
Rudy juga menyampaikan apresiasi terhadap peran media dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan publik. “Kami terbuka terhadap masukan dari semua lapisan masyarakat. Bersama insan pers, kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar untuk masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya. (*)
Editor : Indra Zakaria