SAMARINDA – Kepergian Mandala Rizky Saputra, siswa SMKN 4 Samarinda yang mengembuskan napas terakhir akibat infeksi luka dari sepatu kekecilan, benar-benar menjadi pukulan telak bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menanggapi tragedi memilukan di tengah kemiskinan tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan akan melakukan perombakan besar dalam skala prioritas bantuan sosial.
Seno Aji menegaskan bahwa kejadian ini adalah evaluasi pahit bagi pemerintah. Ia menginstruksikan agar warga yang masuk dalam kategori Desil 1—keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah—mendapatkan pengawalan ketat, baik dari sisi kesehatan maupun kebutuhan dasar pendidikan. "Tentu saja kami turut berduka sedalam-dalamnya. Informasinya memang almarhum dalam kondisi sakit sebelum wafat," ujar Seno Aji saat ditemui Sapos, Senin (4/5).
Bagi Seno, status domisili tidak boleh lagi menjadi tembok penghalang bagi negara untuk hadir. Ia berkomitmen agar seluruh warga yang menetap di Bumi Etam mendapatkan hak yang sama tanpa terkendala urusan administrasi yang kaku jika menyangkut nyawa dan kesejahteraan.
"Kami sangat prihatin masih ada warga Kaltim kategori Desil 1 yang mengalami kondisi seperti ini. Sekarang kami bergerak kencang. Warga di kategori ini benar-benar harus diprioritaskan, mulai dari urusan medis hingga kebutuhan sekolah," tegasnya. Persoalan sepatu sekolah yang menjadi pemicu awal infeksi Mandala juga tak luput dari sorotan. Seno mengakui adanya celah dalam distribusi bantuan fasilitas penunjang selama ini.
"Program sepatu memang awalnya diprioritaskan untuk kelas satu. Ada laporan anak kelas dua belum tersentuh, ini yang akan kita evaluasi total agar ke depan semua yang berhak wajib mendapatkannya tanpa terkecuali," tambahnya.
Sorotan Nasional: Menteri PPPA Minta Evaluasi Data Tunggal
Tragedi Mandala ternyata gaungnya sampai ke Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, turut angkat bicara. Ia menekankan bahwa kasus ini adalah bukti adanya masalah serius dalam pendataan sosial di tingkat akar rumput.
“Kejadian ini menjadi perhatian serius dan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kita perlu menelusuri mengapa keluarga tersebut bisa luput dari akses bantuan seperti PKH atau PIP,” ungkap Arifah Fauzi di Jakarta.
Menteri Arifah meminta pemerintah daerah memperkuat peran perangkat desa dan kelurahan untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi anak-anak dari keluarga rentan. Baginya, momentum Hari Pendidikan Nasional harus menjadi pengingat bahwa tidak ada anak yang boleh "tumbang" hanya karena kekurangan fasilitas fisik.
“Setiap anak Indonesia harus dapat mengakses pendidikan tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kesehatannya. Jangan sampai ada lagi mimpi yang terhenti karena kemiskinan,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria