SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya angkat bicara untuk meluruskan isu hangat terkait anggaran jasa kebersihan atau laundry senilai Rp450 juta yang sempat memicu sorotan tajam masyarakat. Dalam sebuah langkah transparansi, pihak Pemprov menegaskan bahwa alokasi dana tersebut memiliki cakupan operasional yang jauh lebih luas dari sekadar urusan domestik pimpinan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, membeberkan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi biaya kebersihan untuk seluruh fasilitas vital milik pemerintah provinsi. “Jika dibuka rinciannya di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), anggaran itu digunakan untuk berbagai kebutuhan jasa cuci perlengkapan kerumahtanggaan dan penunjang operasional kedinasan. Seperti laundry karpet, gorden, bed cover, hingga perlengkapan jamuan,” ungkap perempuan yang akrab disapa Aci ini saat menggelar Jumpa Pers di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5).
Baca Juga: Dari Atap Bocor hingga Pompa Rusak, Alasan di Balik Rehabilitasi Aset Pemprov Kaltim
Aci menjelaskan bahwa lonjakan biaya ini sangat berkaitan erat dengan peralihan gaya penyelenggaraan acara pemerintahan. Saat ini, kompleks Kantor Gubernur dan rumah jabatan jauh lebih aktif digunakan untuk berbagai agenda besar yang sebelumnya sering dilakukan di hotel. “Setiap hari ada kegiatan, mulai dari acara kedinasan, keagamaan, hingga pertemuan organisasi. Otomatis kebutuhan kebersihan seperti karpet, sajadah, mukena, hingga cover meja dan kursi harus rutin dicuci agar tetap higienis,” jelasnya secara rinci.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membedakan antara anggaran kebersihan rutin dengan biaya pemeliharaan fisik. Menurutnya, dana Rp450 juta tersebut murni dialokasikan untuk menjaga kelayakan pakai fasilitas yang ada, bukan untuk perbaikan kerusakan. “Jadi angka tersebut adalah bagian dari pelayanan operasional gedung dan rumah jabatan agar tetap bersih dan layak digunakan oleh siapa pun yang hadir di sana,” tegas Astri.
Melalui penjelasan terbuka ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada lagi spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat. Klarifikasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran daerah agar informasi yang sampai ke publik bersifat utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Editor : Indra Zakaria