PROKAL.CO- Gelombang protes kembali mengguncang Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis (21/5/2026). Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) turun ke jalan dengan membawa dua tuntutan mutlak, yakni mendesak Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud untuk segera turun dari jabatannya dan meminta Fraksi Golkar di DPRD Kaltim menyepakati bergulirnya hak angket. Sebelum mengepung gedung pemerintah provinsi, massa terlebih dahulu mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Di sana, mereka diterima langsung oleh Kepala Kejati Kaltim, Supardi, untuk menyerahkan laporan resmi terkait sejumlah kasus yang wajib dituntaskan kejaksaan mengenai kinerja serta kebijakan kontroversial sang gubernur beserta jajarannya.
Perjalanan aksi menuju Kantor Gubernur tidak berjalan mulus begitu saja. Atmosfer di lapangan sempat memanas dan diwarnai ketegangan hebat saat massa dilarang masuk ke area dalam kantor, hingga aksi saling dorong pagar antara demonstran dan petugas keamanan tak terhindarkan. Setelah orasi yang melelahkan selama kurang lebih tiga jam, Gubernur Rudy Mas'ud akhirnya bersedia membuka ruang komunikasi, meski dengan syarat hanya menerima 30 orang perwakilan massa aksi di dalam gedung.
Namun, situasi di dalam ruang serbaguna justru kembali tersulut api amarah. Ketegangan baru pecah saat Kepala Kesbangpol Kaltim, AFF Sembiring, meminta para perwakilan berdiri dan menyambut kedatangan Rudy Mas'ud dengan tepuk tangan. Sontak, instruksi tersebut mendapat penolakan keras dari para pendemo yang sejak awal datang untuk melengserkan gubernur, bahkan salah seorang perwakilan organisasi masyarakat sempat tersulut emosi hingga menantang Sembiring berkelahi di tempat.
Suasana yang nyaris tak terkendali itu perlahan mereda saat Rudy Mas'ud memasuki ruangan didampingi Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Di hadapan sang gubernur, Ketua AMPK Erlyansyah langsung menegaskan posisi mereka yang datang bukan untuk bernegosiasi, melainkan menuntut penandatanganan pakta integritas terkait dua tuntutan utama mereka. Erly menekankan bahwa tidak ada ruang dialog melainkan ketegasan sikap yang harus disetujui oleh orang nomor satu di Kaltim tersebut.
Sayangnya, pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu yang pasti. Menanggapi tuntutan hak angket, Rudy Mas'ud justru melemparkan bola panas itu ke ranah legislatif dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan hak mutlak anggota dewan. Rudy bahkan sempat melontarkan kalimat yang mempertanyakan pengalaman para pendemo terkait mekanisme di DPRD, yang dinilai menyindir massa aksi. Ketegangan memuncak kembali ketika Rudy dengan nada menantang meminta agar segala perdebatan diselesaikan saat itu juga di dalam ruangan setelah bicaranya disanggah oleh salah satu perwakilan. Sikap responsif gubernur ini dinilai defensif dan memicu kritik balik dari Erlyansyah yang langsung menegur Rudy agar tidak menunjukkan arogansi di hadapan rakyatnya sendiri.
Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni langsung mengambil langkah tegas dengan memutus jalannya diskusi. Dirinya menyebut bahwa pakta integritas yang disodorkan oleh AMPK akan dipelajari terlebih dahulu sebelum diambil keputusan. Setelah menutup pembicaraan secara sepihak, Sri Wahyuni langsung meninggalkan ruangan bersama Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang datang belakangan.
Langkah hengkangnya para pimpinan daerah ini menyulut kemarahan mendalam bagi kubu demonstran. Erlyansyah dengan geram berjanji akan kembali melancarkan aksi unjuk rasa dengan massa yang jauh lebih besar dan menyatakan tidak akan mundur sampai gubernur benar-benar turun takhta. Erly mengecam cara berkomunikasi gubernur yang dianggapnya sombong, tidak beradab, dan tidak mencerminkan sosok pemimpin yang berpendidikan karena dinilai melupakan etika serta sopan santun kepada masyarakat Kaltim.
Kekecewaan serupa juga dilontarkan oleh petinggi Adat Kutai dari Sempekat Keroan, Hamzah Hery. Mewakili masyarakat Kutai, ia menyayangkan sikap Rudy Mas'ud yang dinilai mengabaikan nilai-nilai adat dan sopan santun dalam menerima tamu. Menggunakan logat Kutai yang khas, Hamzah menegaskan bahwa dalam adat mereka, menemui pimpinan itu ada tata kramanya, dan sangat tidak beradab jika masyarakat yang datang justru ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Lebih lanjut, Hamzah juga menyoroti posisi Rudy Mas'ud sebagai Ketua Golkar Kaltim yang dianggap malah memberikan intimidasi kepada peserta audiensi agar tidak berkutik saat mempertanyakan komitmen politik terkait guliran hak angket tersebut.(*)
Editor : Indra Zakaria