Perkuat Ketertiban Umum, Pansus II DPRD Paser Matangkan Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol dan Hiburan Malam

Wawan • Dipublikasikan Selasa, 19 Mei 2026 | 19:54 WIB
Pansus II DPRD Paser mematangkan draft raperda bersama instansi terkait, Selasa (20/5/2026). 
Pansus II DPRD Paser mematangkan draft raperda bersama instansi terkait, Selasa (20/5/2026). 

 

PROKALco, TANAH GROGOT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Langkah nyata ini ditunjukkan oleh Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran perangkat daerah, Selasa (19/5/2026).

Bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Paser, agenda ini berfokus pada pembahasan mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II DPRD Paser, Burhanuddin, didampingi Wakil Ketua Pansus II Raniyanto, dan Sekretaris Pansus II Basri M. Hadir pula anggota Pansus II lainnya, yakni Sukran Amin, Zulfikar Yusliskatin, dan Abdul Azis, yang bersama-sama mengawal perumusan regulasi penting ini.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus II menyoroti pentingnya penataan, pengendalian, serta pengawasan yang ketat terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) sekaligus operasional Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Bumi Daya Taka.

Ketua Pansus II, Burhanuddin, menegaskan bahwa hadirnya Raperda ini bukanlah instrumen untuk membatasi ruang gerak dunia usaha, melainkan sebuah payung hukum demi kebaikan bersama.

“Raperda ini bukan untuk mempersulit pelaku usaha, tetapi untuk memberikan pengaturan yang jelas sehingga ada pengawasan, ketertiban, serta kepastian hukum. Semua tempat hiburan malam maupun usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol wajib memiliki perizinan lengkap dan mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa setelah Raperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali wajib mematuhi setiap poin aturan di dalamnya.

Guna memastikan regulasi ini dapat berjalan efektif di lapangan, Pansus II meminta instansi terkait untuk memperketat pengawasan. Hal ini dinilai krusial mengingat distribusi, penjualan, hingga konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah strategis, di antaranya Satpol PP selaku penegak Perda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Bagian Hukum Setdakab Paser, serta unsur terkait lainnya.

Nantinya, regulasi ini juga akan memuat batasan serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap tempat usaha. Tujuannya agar aktivitas roda ekonomi di sektor hiburan tetap berjalan legal tanpa menimbulkan keresahan bagi warga sekitar.

Sekretaris Pansus II, Basri Mansyur menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap. DPRD Paser memastikan akan terus melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan agar aturan yang dilahirkan benar-benar tepat sasaran.

"Pembahasan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak agar aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan," jelas Basri.

Melalui Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini, DPRD Kabupaten Paser berharap dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dengan ekosistem usaha yang tertata dan berizin resmi, kenyamanan, keamanan, serta ketertiban umum di tengah masyarakat Kabupaten Paser akan senantiasa terjaga secara berkelanjutan. (Adv/jib)

Editor : Wawan
DPRD Paser ADV DPRD PASER