PROKAL.CO,– Rencana pelarangan rokok elektrik atau vape berpotensi menimbulkan dampak lebih luas daripada persoalan kesehatan. Kebijakan tersebut juga menyangkut penerimaan daerah dan keberlangsungan pekerjaan ribuan orang yang menggantungkan penghasilan pada industri rokok elektrik.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, meminta pemerintah daerah membuka data penerimaan pajak dari sektor rokok elektrik. Data tersebut diperlukan untuk mengukur kontribusi industri vape terhadap pendapatan daerah sekaligus memperkirakan dampak fiskal apabila pemerintah pusat menerapkan pelarangan secara menyeluruh.
Firnadi mengatakan, terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape tidak serta-merta mengharuskan seluruh toko vape menghentikan operasionalnya. Fatwa keagamaan berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
Meski demikian, ia menghormati sikap MUI yang merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar menyusun regulasi pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh. "Fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape. Namun, pemerintah sudah memiliki dasar untuk melakukan pengawasan melalui PP Nomor 28 Tahun 2024," kata Firnadi saat dikonfirmasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur pembatasan penjualan rokok elektrik, antara lain kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Penjualan juga dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
Firnadi menilai ketentuan tersebut perlu diawasi lebih ketat, terutama untuk mencegah akses rokok elektrik di kalangan anak-anak dan remaja.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memperjelas kontribusi sektor vape terhadap penerimaan daerah. Menurut Firnadi, perlu dibedakan antara penerimaan cukai rokok elektrik yang masuk ke pemerintah pusat dan Pajak Rokok yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
Pajak Rokok atas rokok elektrik ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai cukai dan dipungut bersamaan dengan pembayaran cukai. Penerimaan tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Sebanyak 70 persen dari penerimaan Pajak Rokok yang diterima provinsi selanjutnya dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan mekanisme tersebut, omzet penjualan vape di Kalimantan Timur tidak dapat serta-merta dijadikan ukuran penerimaan pajak yang diperoleh daerah. Firnadi mengaku belum memperoleh data resmi yang secara khusus merinci kontribusi rokok elektrik terhadap penerimaan Pajak Rokok di Kaltim.
"Saya akan mendorong Komisi II meminta penjelasan kepada Bapenda Kaltim dan Bea Cukai terkait realisasi penerimaan 2025 dan 2026. Termasuk apakah kontribusi rokok elektrik bisa dipisahkan dari penerimaan Pajak Rokok secara keseluruhan," ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan data tersebut penting agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan potensi kehilangan penerimaan apabila pelarangan vape benar-benar diberlakukan. Selain aspek fiskal, Firnadi mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja. Berdasarkan data Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, terdapat sekitar 400 toko vape dengan jumlah pekerja mencapai 1.400 orang di wilayah tersebut.
Jumlah itu dinilai cukup signifikan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, besarnya dampak terhadap tenaga kerja nantinya akan bergantung pada bentuk kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta kemampuan pelaku usaha beradaptasi.
Firnadi mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi terkait melakukan pendataan secara menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup jumlah pekerja, persebaran toko vape di setiap kabupaten dan kota, serta status hubungan kerja mereka.
Jika pemerintah pusat memutuskan menerapkan pelarangan secara menyeluruh, ia berharap skema perlindungan tenaga kerja dan peralihan pekerjaan telah disiapkan sejak awal. Dengan demikian, pekerja tidak menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan tanpa adanya langkah antisipasi.
"Perlindungan kesehatan harus tetap menjadi pertimbangan utama. Tetapi dampaknya terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga perlu dihitung serta ditangani," kata Firnadi. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co