Pungutan Karbon Ditarik Pusat, Pansus DPRD Kaltim Konsultasi ke Kemenhut Gali Peluang Jasa Air

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Sabtu, 14 November 2026 | 11:00 WIB
Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kalimantan Timur.
Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kalimantan Timur.

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kalimantan Timur menyambangi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi akhir guna mematangkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebelum masuk tahap finalisasi.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dr. Sarkowi V. Zahry, bersama anggota Pansus Fadly Imawan, H. Muhammad Husni, dan Safuad. Turut mendampingi perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, Rachmadiana Sari; perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, M. Chamidin; serta jajaran tenaga ahli dan staf Pansus. Kedatangan delegasi Kaltim ini disambut langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), Erwan Sudaryanto.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus berkonsultasi secara mendalam mengenai batas-batas kewenangan yang masih dimiliki Pemerintah Provinsi Kaltim menyusul ditariknya pungutan karbon ke pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025.

Diskusi berkembang pada pemetaan ulang arah perdagangan karbon dan peta jalan implementasinya pasca-terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026. Selain membedah batas kewenangan antara Area Penggunaan Lain (APL) dan kawasan hutan, kedua pihak juga membahas skema penguatan lembaga pengelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)—termasuk ketertarikan BUMD Sylva Kaltim untuk menggarap lini bisnis jasa lingkungan di sektor karbon.

Menanggapi hal tersebut, pihak Ditjen PHL mengingatkan agar penyusunan Ranperda tetap tegak lurus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dengan demikian, regulasi daerah tersebut tidak boleh memuat norma yang menciptakan pungutan retribusi maupun perizinan baru.

Kendati ruang fiskal dari sektor karbon terbatas regulasi pusat, Ditjen PHL menilai Kaltim justru memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi jasa lingkungan di luar kawasan hutan, seperti pengelolaan jasa tata air, wisata alam, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Hasil konsultasi menyepakati bahwa Draf Ranperda akan segera direvisi dan diselaraskan agar tidak melampaui koridor kewenangan daerah serta harmonis dengan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026. Poin-poin mengenai pembagian peran antara Gubernur, Pemerintah Pusat, dan pelaku usaha juga akan dipertegas, seiring dengan penguatan tata kelola BLUD dan BUMD.

Melalui penyesuaian ini, pengelolaan jasa lingkungan di Benua Etam ke depan tidak lagi bertumpu semata pada perdagangan karbon, melainkan terdiversifikasi ke sektor jasa air, ekowisata, konservasi, dan jasa ekosistem lainnya. Di akhir pertemuan, Pansus DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi atas arahan serta pendampingan komprehensif dari jajaran Ditjen PHL selama proses penyusunan regulasi ini berlangsung. (adv/dprdkaltim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
dprd kaltim