Skema MYC Ditolak, Pemprov Kaltim Ngotot Lanjutkan Proyek Pembangunan 2027 via Kontrak Tahunan

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Kamis, 19 November 2026 | 11:22 WIB
Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni.
Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni.

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan seluruh program pembangunan yang direncanakan pada 2027 tetap berjalan sesuai jadwal, meski usulan skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) mentah di tangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Penolakan tersebut terjadi dalam proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pihak legislatif pada prinsipnya sepakat dengan substansi proyek yang diajukan, tetapi meminta agar mekanisme penganggarannya diubah menjadi kontrak tahun tunggal (single year).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif hanya terletak pada metode pembiayaan, bukan pada pembatalan program fisik. "Teman-teman Banggar ini menyetujui kegiatannya, tetapi single years saja, tidak multiyears. Jadi hanya skema pembiayaannya saja yang berubah, kegiatannya tetap jalan," ujar Sri Wahyuni.

Awalnya, Pemprov Kaltim mengusulkan skema MYC demi mengejar efisiensi birokrasi dan waktu pengerjaan. Dengan kontrak tahun jamak, proses pelelangan untuk proyek lintas tahun cukup dilakukan satu kali di awal.

Beralihnya skema ke kontrak tahun tunggal membawa konsekuensi teknis pada proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah daerah harus mengulang proses lelang pada setiap pergantian tahun anggaran untuk melanjutkan tahapan proyek berikutnya. "Kalau multiyears kan lelangnya sekali saja. Kalau tiap tahun, berarti lelangnya harus dilakukan tiap tahun," jelas Sri Wahyuni.

Meski demikian, Pemprov Kaltim siap menyesuaikan ritme kerja di lapangan dengan keputusan tersebut. Untuk kelanjutan proyek di tahun-tahun berikutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi berkala dan melihat tren kemampuan anggaran daerah, tanpa menutup kemungkinan untuk kembali mengusulkan skema MYC dengan persiapan yang lebih matang.

Di sisi lain, terkait bocoran proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2027 yang disebut-sebut berada di angka Rp13,5 triliun hingga Rp13,7 triliun, Sri Wahyuni enggan berspekulasi lebih jauh.

Ia meminta semua pihak bersabar hingga dokumen KUA-PPAS resmi disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD Kaltim. "Perincian angkanya nanti tunggu sampai ada kesepakatan resmi KUA-PPAS, jangan mendahului," pungkasnya. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
rudy mas'ud