Siap Hadapi Banjir dan El Nino, DPRD Kaltim Rombak Struktur BPBD agar Naik Kelas

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Jumat, 20 November 2026 | 08:21 WIB
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.

SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur tengah mengebut pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu poin krusial dalam perombakan regulasi ini adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tidak lagi sekadar menjadi pelengkap administratif, melainkan mampu bergerak lebih taktis di lapangan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, memaparkan bahwa fokus revisi mengarah pada dua perubahan substansial: penambahan ketentuan dalam Pasal 6 serta penghapusan ketentuan dalam Pasal 17 yang selama ini membatasi posisi struktural BPBD.

Melalui penambahan pada Pasal 6 huruf I, regulasi baru ini akan mempertegas mandat BPBD sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebencanaan. Sementara itu, perubahan pada Pasal 17 dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola kepemimpinan BPBD agar selaras dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.

“Selama ini secara struktur BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Kepala pelaksananya menjalankan tugas operasional, tetapi secara eksekutif masih dipimpin Sekda. Dengan adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, struktur tersebut harus disesuaikan,” ujar Salehuddin saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, (19/11/2026).

Salehuddin menekankan, penyesuaian struktur tersebut harus menjadi titik balik peningkatan efektivitas kerja BPBD di lapangan. Pembenahan kelembagaan tidak akan berdampak maksimal apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kecukupan anggaran, serta sinergi yang solid antara BPBD tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.

Desakan penguatan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil monitoring Komisi I DPRD Kaltim di sejumlah daerah, penanganan bencana di Benua Etam masih terganjal berbagai kendala klasik. Mulai dari minimnya anggaran operasional, kekurangan jumlah personel, hingga terbatasnya tenaga teknis dengan kompetensi khusus kebencanaan.

“Kami berharap dengan perubahan struktur ini, BPBD bisa naik kelas. Bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga dari sisi fungsi, kapasitas, dan kemampuan menjangkau kebutuhan penanggulangan bencana di daerah,” tegasnya.

Dengan payung hukum yang lebih kuat, Salehuddin optimistis BPBD se-Kaltim bakal memiliki kesiapsiagaan yang jauh lebih matang dalam merespons ancaman bencana hidrometeorologi maupun iklim ekstrem, seperti banjir dan dampak El Nino. (adv/dprdkaltim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
dprd kaltim