SAMARINDA — Di balik geliat pesat pembangunan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ribuan anak terlantar justru masih terhambat mengakses hak paling mendasar sebagai warga negara. Selain kehilangan pengasuhan keluarga, mereka tersandera masalah administrasi kependudukan akibat ketiadaan wali yang sah secara hukum.
Tanpa status perwalian hukum, anak-anak tersebut menemui jalan buntu saat hendak mengurus akta kelahiran, kartu identitas anak, hingga sekadar mendaftar bangku sekolah dan berobat ke fasilitas kesehatan.
Persoalan ini menjadi sorotan tajam Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menekankan bahwa penetapan perwalian berkekuatan hukum harus diprioritaskan demi membuka pintu masa depan anak-anak terlantar di Benua Etam. “Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” ujar Hasanuddin.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sedikitnya 28.361 anak di Kaltim belum memperoleh hak pendidikan secara optimal. Di tengah tingginya angka tersebut, langkah awal mulai digulirkan pemerintah daerah bersama pihak kejaksaan yang tengah memproses penetapan perwalian hukum bagi 17 anak terlantar.
Bagi Hasanuddin, memastikan perlindungan anak terlantar bukanlah sekadar program karitas atau bantuan sosial semata, melainkan mandat tegas konstitusi yang wajib ditunaikan negara. “Konstitusi kita khususnya Pasal 34 ayat satu UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” tegasnya.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim memandang penyelesaian masalah ini menuntut langkah komprehensif: kepastian status hukum, penerbitan dokumen kependudukan, serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan. “DPRD Kaltim siap mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi guna memastikan pemenuhan hak anak terlantar berjalan optimal,” kata Hasanuddin.
Dari sisi kebijakan fiskal, parlemen mendorong penguatan alokasi APBD bagi program teknis lintas instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga instansi yang membidangi perlindungan perempuan dan anak. Tak hanya mengandalkan APBD, DPRD juga mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sektor perbankan untuk turun tangan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna menopang kebutuhan anak-anak di lembaga pengasuhan sosial. “Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ucapnya. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co