SAMARINDA – Ketersediaan tenaga medis di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih jauh dari kata ideal. Selain jumlahnya yang belum mencukupi kebutuhan penduduk, sebaran dokter juga masih timpang karena cenderung menumpuk di wilayah perkotaan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Bumi Etam masih berada di bawah standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Mengacu pada standar WHO, rasio ideal adalah satu dokter untuk melayani 1.000 penduduk, sementara realisasi di Kaltim berdasarkan pembahasan bersama pemerintah daerah belum menyentuh angka tersebut.
"Kalau bicara rasio, standar WHO itu satu banding 1.000. Artinya, untuk seribu penduduk harus ada satu dokter," ujar Andi Satya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda. Menurut Andi Satya, tantangan utama yang harus segera diatasi bukan hanya menambah kuantitas tenaga medis, melainkan memastikan distribusinya merata hingga ke daerah pinggiran dan wilayah dengan akses terbatas.
"Jangan sampai dokter hanya numpuk di kota, sementara warga di wilayah lain kesulitan berobat," tegasnya. Selain persoalan distribusi dokter, kapasitas fasilitas rawat inap di rumah sakit turut menjadi sorotan. Ia mencatat rasio ketersediaan tempat tidur (bed) terhadap jumlah pasien di Kaltim saat ini masih kurang dan belum sepenuhnya ideal.
"Dari segi tempat tidur, sebenarnya juga masih kurang. Rasio bed per pasien itu belum sepenuhnya ideal," jelasnya. Meski selisih kekurangannya dinilai belum terlampau besar, Andi Satya mengingatkan pemerintah daerah agar segera melakukan langkah antisipatif. Pasalnya, kebutuhan layanan kesehatan dipastikan akan terus melonjak seiring laju pertumbuhan penduduk serta posisi strategis Kaltim di tingkat nasional.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memperkuat infrastruktur kesehatan secara menyeluruh—mulai dari rumah sakit daerah hingga Puskesmas—serta menjadikan pemenuhan dan pemerataan tenaga medis sebagai prioritas utama pembangunan daerah. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co