Kasus Politik Uang: Caleg NL Sudah Dua Kali Mangkir Panggilan

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Jumat, 26 April 2019 | 09:02 WIB

BANJARMASIN - Empat dari tiga caleg yang diduga terlibat kasus politik uang telah diperiksa Bawaslu Banjarmasin. Yang tersisa, caleg berinisial NL, sudah dua kali mangkir dari pemanggilan.

"Kami akan layangkan panggilan ketiga kepada NL. Rencananya Jumat besok (hari ini)," kata Komisioner Bawaslu Banjarmasin, Subhani, kemarin (25/4).

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran itu menjelaskan, tujuan pemanggilan adalah untuk meminta klarifikasi dari para terlapor. Sebelumnya, sejumlah saksi telah dimintai keterangan.

Hasilnya akan dibahas di Sentra Gakkumdu. Guna menakar apakah kasus tindak pidana pemilu ini sudah cukup kuat untuk disidangkan. "Rencananya Senin depan dibahas bersama Gakkumdu," imbuhnya.

Keempat caleg itu diduga melancarkan serangan fajar pada masa tenang kampanye. Lokasinya terpisah di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah. Pada tanggal 15 dan 16 April jelang hari pencoblosan. Nominal amplopnya antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu.

NL dan TN dipanggil pada Selasa (23/4) siang. Menyusul MS dan NV pada Rabu (24/4) siang. Pemeriksaan itu sontak mengungkap identitas ketiga caleg tersebut.

TN ternyata Tugiatno dari PDI Perjuangan. Dia masih aktif sebagai Anggota DPRD Banjarmasin. Kembali mencalonkan diri di Dapil Banjarmasin Timur.

Sementara MS adalah Muhammad Samani dari Partai Gerindra. Dia mencalonkan diri pada pemilihan DPRD Kalsel di Dapil Kalsel I. Terakhir, NV adalah Norasya Verdiana. Kader Partai Nasdem itu mencalonkan diri untuk pemilihan DPRD Banjarmasin di Dapil Banjarmasin Tengah.

Subhani menceritakan, ketiganya mendatangi kantor Bawaslu di Jalan Dharma Praja III tanpa didampingi pengacara. "Mereka datang sendiri-sendiri," ujarnya.

Pemeriksaan digelar tertutup. Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar juga ikut memeriksa. "Fokus pertanyaan kami pada motif. Apa tujuan pemberian uang itu kepada pemilih," jelas Subhani.

Tentu saja Tugiatno, Samani, dan Verdiana kompak membantah dugaan politik uang tersebut. Ketiganya mengaku tak tahu-menahu atas acara bagi-bagi amplop itu.

"Kalau saya disebut membagi-bagikan duit kepada pemilih, lalu mengapa suara saya sedikit? Toh saya sudah pasti tidak terpilih," bantah Verdiana.

Politik uang pada masa tenang diancam penjara paling lama empat tahun. Ditambah denda maksimal Rp48 juta. Merujuk Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (fud/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Kriminal Politik dan Sengketa Pemilu