Kasus Oknum DLH, Ibnu: Itu Penyalahgunaan Wewenang yang Dibungkus Utang Piutang

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Jumat, 11 Desember 2020 | 10:41 WIB
PASUKAN KUNING: Inilah petugas kebersihan yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Foto diambil di Jalan Lambung Mangkurat, kemarin. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN
PASUKAN KUNING: Inilah petugas kebersihan yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Foto diambil di Jalan Lambung Mangkurat, kemarin. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

Kembali dari cuti Pilkada, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina angkat bicara tentang ulah oknum nakal di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin.

---

BANJARMASIN - Oknum itu menyandang status ASN dengan pangkat golongan III A. Di DLH, dia bekerja sebagai staf. Inisialnya HI.

Meski cuma staf, tapi orangnya nekat. HI merekrut 27 petugas kebersihan ilegal. Menarik uang Rp15 juta per orang. Sebagai ganti area penyapuan jalan.

Kasus ini baru terungkap awal Desember tadi. Berbulan-bulan tak digaji, para penyapu jalan itu mengadu ke Balai Kota. Menuntut uangnya dikembalikan.

Ternyata, HI sudah mangkir kerja selama tiga pekan dengan alasan sakit. Kepada rekan sekantor, ia juga ngutang dengan alasan modal usaha. Nominalnya ditaksir Rp100 juta.

Kasus ini mencoreng nama baik DLH dan Pemko Banjarmasin.

Namun, Kepala DLH Banjarmasin yang juga Plt Kepala Inspektorat, Mukhyar, menegaskan ini cuma masalah pribadi HI.

Dalam bahasa berbeda, tak ada sangkut paut dengan instansi. Biarlah HI yang menanggung semuanya. Sesuai surat pernyataan yang telah ia teken.

Ini bertentangan dengan keterangan para korban. Mereka tertarik direkrut bukan karena HI, tapi berkat embel-embel DLH.

Dari sisi kepegawaian, HI juga cuma mendapat teguran. Dari lisan sampai tertulis. Bukan karena perkara penipuan, tapi karena jarang ngantor. Tak ada sanksi berat.

Syukurlah, wali kota tak sependapat dengan "keringanan" tersebut.

"Bagi saya, itu penyalahgunaan kewenangan. Walaupun dibungkus dalam masalah utang piutang," tegas Ibnu, kemarin (10/12).

Dia menyilakan Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP) untuk segera bekerja. "Mungkin bisa dikenai hukuman disiplin," tambahnya.

"Nanti majelis yang memberi penilaian. Setelah menganalisa, rekomendasinya apa? Baru naik ke kepala daerah. Di situ nanti ada pertimbangan hukumannya apa," lanjutnya.

Diwartakan sebelumnya, Senin (7/12) lalu, DLH menggelar mediasi bersama para korban penipuan HI.

Diputuskan, HI akan menyelesaikan pengembalian uang korban di bawah pengawasan DLH.

"Terkecuali di kemudian hari ada masalah hukum yang muncul. Baru kami melangkah. Apakah si oknum diberhentikan atau tidak," kata Mukhyar.

 

Korban Diminta Bersabar

KEPALA Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Marzuki, ditunjuk sebagai pemantau penyelesaian masalah antara HI dan para korban.

Sejak mediasi, kasus ini terus bergulir. HI juga sudah kembali masuk kantor. Lalu, bagaimana perkembangan teranyar?

Dikonfirmaai via telepon kemarin (10/12) sore, Marzuki mengaku belum bisa memastikan, apakah uang korban sudah diganti atau belum.

"Kalau melihat di surat pernyataan yang dibuat kemarin, harus selesai pada 7 Maret 2021," ujarnya.

Bila tenggat waktu itu gagal dipenuhi, korban dipersilakan mengambil langkah lain.

"Ada banyak suara selama empat perwakilan korban dan HI berbicara. Tapi diambil jalan tengah, yakni diselesaikan secara kekeluargaan. Jalur hukum menjadi opsi terakhir," bebernya.

Bahkan, Marzuki meminta warga untuk tak terus menekan HI. Sempat dicari-cari, HI kabarnya kesulitan berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah yang dibuatnya.

"Itulah kenapa kami juga bergerak. Karena setahu kami, HI memiliki riwayat sakit-sakitan. Alhamdulillah warga bisa memahami," tambahnya.

Dia berharap, semua pihak mau bersabar. Membiarkan suasana mendingin agar masalah ini lekas beres.

"Kalau sama-sama keras, ya sulit! Berat. Karena yang jadi korban banyak. Tidak satu atau dua orang saja," tuntasnya. (war/fud/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Kriminal Penipuan