Solidaritas untuk Nurhadi, Para Jurnalis Gelar Aksi Koalisi Kemerdekaan Pers

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Sabtu, 3 April 2021 | 14:08 WIB
DIBUNGKAM: Jurnalis dan aktivis pers kampus di Banjarmasin menuntut kasus Nurhadi diusut tuntas oleh Polri. Selain itu, menyerukan penghapusan pasal karet UU ITE.
DIBUNGKAM: Jurnalis dan aktivis pers kampus di Banjarmasin menuntut kasus Nurhadi diusut tuntas oleh Polri. Selain itu, menyerukan penghapusan pasal karet UU ITE.

BANJARMASIN - Kemarin (2/4) sore digelar aksi solidaritas atas tindak kekerasan yang menimpa jurnalis di Surabaya, Nurhadi. Ketika reporter Tempo itu sedang meliput kasus korupsi pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Digelar di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, diikuti puluhan jurnalis dan aktivis pers mahasiswa.

Aksi itu digagas untuk mengingatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat bahwa kasus kekerasan jurnalis masih terus berulang.

Massa menuntut Polda Jawa Timur untuk mengusut tuntas peristiwa yang menimpa Nurhadi. Sembari mengajak publik melawan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis.

"Karena jurnalis sejatinya bekerja untuk publik," kata Juru Bicara Koalisi Kemerdekaan Pers, Fariz Fadhillah.

Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan itu mengingatkan, apabila terus dibiarkan, bukan tak mungkin peristiwa serupa terjadi di Kalimantan Selatan.

"Kalau bermasalah terhadap kerja-kerja jurnalistik, ada mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers. Sudah jelas sekali dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999," tambahnya.

Aksi itu juga diselingi pentas teatrikal dan deklamasi puisi.

Sebagai simbol, ada aksi tabur bunga ke tubuh yang terbaring di aspal dengan mulut terlakban.

Sementara itu, Ketua AJI Balikpapan Biro Banjarmasin, Didi G Sanusi menambahkan, pada akhirnya kekerasan terhadap jurnalis akan mengancam kebebasan masyarakat dalam menerima informasi.

"Apakah kita mau saat bekerja malah dihalang-halangi dengan ancaman kekerasan fisik," tuturnya.

Massa juga menyerukan agar pasal-pasal karet di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dihapus.

Yang menarik, mengacu data LBH Pers, sepanjang 2020 sudah tercatat 84 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Indonesia. Ironisnya, kebanyakan pelakunya adalah oknum polisi.

Jenisnya beragam, dari intimidasi, pemukulan, hingga perampasan alat kerja.

Masih dari data yang sama, juga muncul 10 kasus kriminalisasi pers. Dua sudah divonis hakim, sisanya masih diproses di pengadilan.

Lewat aksi ini diharapkan, menghadapi medan yang kian berat, ancaman hanya bisa diminimalisir lewat kebersamaan kaum pewarta yang kian solid.

Kasus Nurhadi terjadi pada 17 Maret lalu. Dalam acara resepsi pernikahan di gedung kompleks TNI AL Surabaya, Nurhadi coba mengkonfirmasi mantan Direktur Pajak, Angin Prayitno Aji. Pengawal Angin malah merampas telepon genggamnya dan memeriksa isinya. Nurhadi lalu dianiaya, disekap dan digoda dengan uang tutup mulut. (war/fud/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Kekerasan Perss