BARABAI- Penasihat Hukum (PH) dari salah satu tersangka dugaan korupsi PDAM HST, Antung Nimatunzaidah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Barabai, Senin 21 Juni lalu.
Penasihat Hukum, Darmawan Saputra menjelaskan permohonan praperadilan ini sesuai dengan prinsip PH yang menilai Direktur Cv Trans Media Communication itu hanya sebagai korban dalam kasus korupsi PDAM HST.
"Kita menunggu 3 sampai 7 hari. Berkas permohonan sudah kita masukan ke PN Barabai. Kita akan terus melakukan upaya hukum untuk membuktikan Antung tidak bersalah," katanya, Selasa (22/6).
Darmawan optimis permohonan praperadilan ini akan dikabulkan oleh PN Barabai. "Kalau praperadilan (dikabulkan) kita yakin menang," yakinnya.
Selain permohonan praperadilan untuk tersangka Antung, dalam waktu dekat Darmawan juga akan melakukan upaya hukum yang tepat untuk dua tersangka lain yakni Dirut PDAM HST, Sarbaini dan Pejabat Pembuatan Kebijakan (PPK) Kodriadi.
"Kita masih mempelajari berkasnya. Kita akan mengambil langkah hukum yang berpihak kepada dua orang ini," jelasnya.
Karena empat tersangka korupsi PDAM HST ditambah masa tahanannya, Darmawan berharap keputusan proses praperadilan lebih cepat ketimbang pelimpahan berkas dari penyidik ke Pengadilan Tipikor. "Semoga praperadilan kita lebih dulu," harapnya.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Barabai, Ariansyah menjelaskan hari Rabu 23 Juni (hari ini) pihak pengadilan akan menunjuk Hakim dalam proses praperadilan ini untuk mempelajari berkas permohonan. Hakim yang ditunjuk akan menentukan jadwal sidang praperadilan pertama selambatnya 3 hari setelah berkas permohonan diterima.
"Sesuai dengan ketentuan berkas permohonan tetap diperiksa, pengadilan tidak boleh menolak. Jadi akan memeriksa, mengadili, dan memutus," ujarnya kemarin.
Ariansyah menjelaskan alasan permohonan praperadilan yang diminta PH dari Antung yakni penetapan tersangka dan penahanannya dinyatakan tidak sah tidak sesuai hukum.
"Sekarang masih bisa untuk melakukan praperadilan. Kita tidak bisa melaksanakan praperadilan jika sudah ada jadwal sidang yang ditetapkan Pengadilan Tipikor. Artinya berkas sudah diperiksa Tipikor dan sudah siap disidangkan," bebernya.
Proses praperadilan ini menurut Ariansyah menjadi hak bagi pemohon praperadilan. Ini sesuai dengan ketentuan di KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) pasal 77. Dalam proses praperadilan juga ada beberapa catatan yang harus dipenuhi.
Terutama para pihak anggota pemohon dan termohon harus lengkap. Seperti dokumen surat kuasa hukum dan lain-lain."Jika tidak lengkap tidak bisa melaksanakan pemeriksaan. Kalau sudah lengkap semua baru, pemeriksaan cepat. Selambat-lambatnya 7 hari sudah harus diputus," bebernya.
Teknis pelaksanaan sidang praperadilan akan dipimpin satu Hakim dan satu panitera. Kemudian pihak pemohon dan termohon harus lengkap. Dalam proses sidang akan dibuktikan apakah penetapan tersangka dan penahanannya sesuai dengan hukum.
"Masing-masing pihak akan melakukan pembuktian. Bisa mendatangkan saksi atau ahli, di dalamnya (persidangan) ada proses jawab jinawab," kata Ariansyah. (mal/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin