Tersangka Cabul Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Korban: Tak Ada Pelaku Mau Mengaku

Wawan-Wawan Lastiawan • Dipublikasikan Kamis, 11 November 2021 | 11:39 WIB
Photo
Photo

BALIKPAPAN-Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang kakek di Balikpapan, terus bergulir. Setelah ditetapkan tersangka oleh Polda Kaltim, Philip, bukan nama sebenarnya kini mengajukan praperadilan.

Melalui kuasa hukumnya, Suen Redy Nababan, Philip menilai penetapan tersangka tersanhgka terhadap dirinya terlalu dipaksakan.

Menanggapi praperadilan yang diajukan pihak tersangka, kuasa hukum korban, Daeng Safura tak mempersoalkan. “Saya sudah tangani banyak kasus semacam ini, dan memang tidak ada satupun pelaku yang mau mengaku,” ujar dia.

Hanya saja, perempuan yang kerap disapa Ipung ini menyayangkan tanggapan kuasa hukum tersangka. Soal barang bukti dan alat bukti yang dinilai kurang kuat.

Padahal, kata dia, pada kasus anak berhadapan hukum (ABH), baik menjadi korban maupun pelaku, maka harus mengacu ke sistem peradilan pidana anak, bukan ke KUHP yang menjadi acuan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pelaku orang dewasa dan korban dewasa.

Jika anak berhadapan dengan hukum, lanjut Ipung, maka harus mengacu ke UU 11/2012 tentang sistem peradilan anak.

Dia menegaskan untuk kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak yang sudah menjadi kejahatan luar biasa setelah dikeluarkannya Perpu 1/2016 dan sudah menjadi UU 17/2016 yang khusus mengatur kejahatan seksual terhadap anak yaitu pasal 81 juncto 82 dan yang terkait UU 23/2002 dan UU 35/2014 tentang Perubahan Pertama yaitu perlindungan anak.

“Sedangkan UU 11/2016 tentang Perubahan Kedua UU 23/2002 tentang Perlindungan anak yang khusus mengatur perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur,” katanya.

Dalam peraturan tersebut, keterangan anak bisa menjadi alat bukti dan cukup dua alat bukti saja. Kenapa demikian, karena kasus anak disebut bersifat khusus atau lex specialis. 

“Kalau kasusnya melibatkan orang dewasa, betul, bisa menggunakan peraturan umum atau KUHP dan keterangan anak tidak bisa dijadikan bukti,” imbuh dia.

Ipung juga menjawab  keraguan kuasa hukum tersangka hasil visum et repertum dan seprai dengan bercak sperma, yang disebut belum tentu berasal dari tersangka. Polisi, kata Ipung, sudah menguji visum dan sperma tersebut di laboratorium forensik di Surabaya. “Hasilnya, luka di selaput dara korban dan sperma itu identik dengan tersangka,” tandasnya.

Pun dengan tudingan kasus ini sengaja direkayasa oleh ibu korba, Ipung pasang badan. Sejak menangani kasus kekerasan seksual pada 2003 silam, ia mengaku sudah ratusan kasus seperti ini yang dia tangani.

Selama itu juga, sudah sering tersangka dan kuasa hukum tersangka menuduh korban dan ibunya mengalami depresi, memiliki kelainan jiwa, membuat cerita bohong, dendam, dan lain sebagainya.

“Jadi, itu hal yang biasa karena tidak ada pelaku kejahatan yang mau mengakui perbuatannya,” katanya.

Pun jika sang ibu membikin rekayasa, tapi Ipung tak yakin anak umur 9 tahun, yang jadi korban, bisa berbohong. Apalagi, korban juga menceritakan secara detail mengenai kasus yang dialaminya.

Inilah, kata Ipung, mengapa undang-undang peradilan anak berlaku khusus. Karena hukum menilai bahwa keterangan korban di bawah umur adalah kejujuran yang benar. 

“Saya pernah menangani anak berkebutuhan khusus menjadi korban kekerasan. Dia tidak bisa bicara. Tapi, meski dia tidak bisa bicara, hukum tetap memenangkan korban,” tuntas dia. (hul/adv) 

Editor : Wawan-Wawan Lastiawan
balikpapan