Jatam Berharap Transparansi Penegak Hukum

Wawan-Wawan Lastiawan • Dipublikasikan Kamis, 18 November 2021 | 19:01 WIB
Photo
Photo

BALIKPAPAN-Gerak cepat Pemkot Balikpapan menghentikan operasional tambang ilegal di Kota Beriman mendapat apresiasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.

Hanya, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Pradarma Rupang berharap 

berharap penanganan aktifitas tambang ilegal itu, tak sebatas pada penahanan dan penghentian kegiatan. Tapi berlanjut pada tahap penegakan hukum.

“Pihak yang terlibat dalam kejahatan ini mesti diseret ke pengadilan. Mereka sudah merugikan negara, merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar,” katanya.

Terbongkarnya praktik pengerukan emas hitam ilegal di Balikpapan ini, mestinya jadi momentum pihak kepolisian mengungkap praktik kejahatan tambang di Kalimantan Timur, yang disebut Rupang sudah terorganisasi.

Penyidik, lanjut Rupang, bisa mengumpulkan mengumpulkan keterangan dari operator di lapangan, pemodal, pembeli, bahkan pihak yang memfasilitasi pelabuhan bongkar muat untuk batu bara ilegal itu. Karena semuanya dipastikan saling terhubung. Bahkan, lanjut Rupang, tak menutup kemungkinan ada oknum penegak hukum dan politikus yang terlibat dalam bisnis emas hitam ini.

“Kami menantikan keterbukaan dan transparansi penegak hukum. Baik Polresta Balikpapan maupun Polda Kaltim. Jatam akan mengawal proses ini,” ujar dia.

Diketahui, aktifitas tambang ilegal di kilometer 25, tepatnya RT 45, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara terbongkar pada Selasa (16/11) lalu.

Terendusnya aktifitas ilegal ini bermula dari laporan warga yang mengetahui adanya praktik pertambangan ilegal. Setelah mendapat laporan dari warga, tim gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri bergerak menuju lokasi dan langsung menyetop operasional tambang ilegal. (hul)

Editor : Wawan-Wawan Lastiawan
balikpapan