SAMARINDA–Dua tersangka penerima suap atau gratifikasi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK medio November 2023 kompak berkelit, jika fulus yang diterimanya merupakan biaya ikat janji atau komitmen fee. Bantahan itu terlontar ketika Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) I Kaltim Rachmat Fadjar dan Riado Sinaga, pejabat pembuat komitmen (PPK) di PJN 1 Kaltim diperiksa di Pengadilan Tipikor Samarinda (20/3).
“Tidak ada kewajiban soal itu (pemberian fee). Inisiatif rekanan yang dapat paket di Satker I saja,” klaim Riado Sinaga ketika diperiksa secara daring di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda yang dipimpin Nyoto Hindaryanto tersebut. Kedua orang ini dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa dalam perkara ini, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (FPL) Abdul Ramis, staf administrasi PT FPL Hendra Sugiarto, serta direktur CV Baja Sari Nono Mulyatno.
Meski pernah mendengar, Riado mengaku tak tahu dari mana muncul kesepakatan fee 3 persen untuk PPK, dan 7 persen dari PPK per paket kegiatan. Pertama kali dia mengetahui hal itu disebutnya dari perbincangan bersama Hendra Sugiarto, salah satu terdakwa dalam perkara ini. Dari perbincangan itulah, sebutnya, dia menyarankan agar membahas hal itu bersama Kasatker Rachmat Fadjar. Penerimaan sejumlah uang dari Abdul Ramis lewat Hendra. Pun demikian dari Nono Mulyatno. Namun, dia membantah jumlahnya tak sebesar seperti yang beredar. “Dari FPL (perusahaan Ramis dan Hendra) hanya Rp 350 juta. Sementara Pak Nono hanya Rp 230 juta,” katanya.
Uang itu diterimanya dalam sebuah kantong plastik hitam medio Oktober 2023 yang diberikan Hendra saat bertemu di Kantor Satker PJN 1 Kaltim di Jalan Pattimura, Samarinda Seberang. Kemudian pada 23 November 2023, ketika dia bersama tim memeriksa kemajuan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan senilai Rp 49,7 miliar yang ditangani PT FPL di Paser, sebelum akhirnya dibekuk KPK di Pelabuhan Ferry Penajam ketika hendak balik ke Samarinda.
Saat itu Hendra disebutnya berencana memberikan uang Rp 600 juta tapi ditolaknya dan hanya mengambil Rp 110 juta dengan alasan menyesuaikan kemajuan kegiatan. “Takutnya proyek terhambat tak selesai tepat waktu, apalagi jelang akhir tahun,” tuturnya yang sontak disambut keraguan dari JPU KPK dengan menyindir Riado begitu baik ke rekanan. Bantahan serupa terkait siapa yang menetapkan besaran biaya ikat janji tersebut juga disampaikan Rachmat Fadjar ketika diperiksa. Satker PJN 1 memang pernah menggelar rapat internal medio Maret 2023 tapi tak membahas penetapan besaran fee. Rapat itu sekadar mengevaluasi dan memitigasi agar paket kegiatan yang dihandel Satker PJN 1 Kaltim tak molor.
Berselang waktu, selepas rapat itu, dia sempat bertemu Abdul Ramis namun tak ada membahas soal fee tersebut. JPU KPK langsung bertanya, mengapa sudah ada penerimaan sejumlah uang di Januari 2023. Hal ini terungkap lantaran sebelum dia dan Riado diperiksa, jaksa lebih dulu menghadirkan Budi Prayitno, staf honorer Satker PJN 1 Kaltim yang juga sopir pribadinya. Di persidangan, saksi tersebut mengaku pernah mendapat titipan berupa uang senilai Rp 20 juta dari staf PT FPL bernama Budiono.
Rachmat menyebut hal itu inisiatif dari stafnya tersebut. Bukan perintahnya. “Saya tahu setelah sampai rumah. Tanya ke Budi bungkusan apa yang di dalam mobil. Kata dia titipan dari staf Pak Ramis,” klaimnya dan memunculkan pertanyaan lain dari jaksa. “Jika permintaan itu tanpa seizin saksi, kenapa diterima uangnya”. Dari proyek peningkatan jalan Simpang Batu-Laburan yang dikerjakan PT FPL, memang dirinya menerima uang Rp 600 juta yang ditaruh dalam sebuah goodie bag. Selain itu, permintaan sejumlah uang lain, kata dia, hanyalah terkait adanya acara Nusantara Sail 2023 di Kaltim.
Satker memang mendapat arahan untuk mencari sponsor pembiayaan kegiatan itu. Nah, dia pun mencari modal itu lewat pengajuan proposal ke para rekanan yang memiliki pekerjaan di Satker I PJN. “Ada Rp 150 juta dari Pak Ramis, Nanang, dan Zulkarnain. Uang itu langsung saya transfer ke panitia acara,” singkatnya. Atas keterangan kedua saksi itu, Abdul Ramis dan Hendra Sugiarto kompak menyoal. Ramis menyebut, pertemuan dengan Rachmat Fadjar medio Mei tahun lalu itu memang diarahkan Riado Sinaga dan dari situlah ada permintaan yang langsung disampaikan kasatker PJN I Kaltim tersebut ada penyisihan sebesar 3 persen untuk PPK dan 7 persen untuk dirinya.
“Itu dia sampaikan langsung. Saat itu saya tidak menolak atau mengiyakan,” sebutnya. Sementara Hendra menyoal keterangan Riado Sinaga yang mengeklaim penyisihan 3 persen itu diketahuinya berdasarkan permintaan Riado. Bahkan, sebut Hendra, uang yang diberikan PT FPL lewat dirinya ke Riado memang sebesar Rp 550 juta. Bukan Rp 350 juta seperti yang diklaim Riado. “Ada Rp 200 juta di September saya berikan tunai ke dia di kantornya,” katanya. Perkara ini kembali dijadwalkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda untuk digelar hari ini (21/3) dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dan pemeriksaan terdakwa. (ryu/riz/k16)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Kaltim Post