Polres Tarakan akhirnya menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap perkara tindak pidana Pemilu dengan perbuatan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Terdapat 7 orang yang ditetapkan DPO dalam perkara tersebut yaitu M, Sur, LZ, NAH, FAA, Am dan Zul.
Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar melalui Kasat Reskrim, AKP Randhya Sakthika Putra menuturkan, para tersangka ditetapkan sebagai DPO lantaran mangkir dari panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.
“Perkara ini berdasarkan laporan dari Bawaslu Tarakan. Saat berawal dari informasi bahwa seseorang yang melakukan pemilihan dua kali di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Karang Anyar pada 14 Februari lalu,” katanya, Kamis (21/3).
Kemudian didapatilah ada 7 orang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali saat itu. Didapati tersangka M, Sur, LZ, NAH sebenarnya sudah memilih di TPS 56, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat. Kemudian tersangka FAA, Am dan Zul yang sudah memberikan hak suaranya di TPS 58. Kemudian para tersangka kembali melakukan pencoblosan kedua kalinya di TPS 58.
“Setelah didalami oleh Gakkumdu Tarakan, hasilnya diindikasi melakukan tindak pidana, mencoblos dua kali,” bebernya. Para tersangka didapati melakukan pencoblosan dua kali dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar hadir, daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih khusus (DPK). Pihaknya pun sudah mengumpulkan beberapa barang bukti seperti dokumen daftar hadir DPT, daftar hadir DPK di TPS 56, 57 dan 58.
“Para tersangka ini beraksi dengan mengambil kesempatan siang hari yang ramai dan mendekati penutupan pemilih DPT,” tuturnya.
Setelah itu, kondisi TPS agak kacau para tersangka memanfaatkan untuk mendesak KPPS mengakomodir untuk segera diberikan surat suara dengan status DPK. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan DPO, para tersangka sudah dua kali dipanggil oleh Satreskrim Polres Tarakan untuk dimintai keterangan. Bahkan saat didatangi ke kediamannya, para tersangka tidak ada.
Lantaran belum memenuhi panggilan kepolisian, motif para tersangka melakukan pencoblosan lebih dari sekali belum bisa dipastikan. Namun diduga ketujuh tersangka beraksi dengan bersamaan.
“Mereka disangkakan Pasal 516 atau Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ancaman pidana dua tahun penjara,” jelasnya. (zar/lim)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan