JAKARTA - Marsekal Madya TNI Purnawirawan Henri Alfiandi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Militer Tinggi II-08, Jakarta Timur. Mantan kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas itu didakwa menerima suap Rp 8,65 miliar. Uang sebanyak itu diterima oleh Henri untuk beberapa proyek pengadaan yang berlangsung selama dia bertugas sebagai kepala Basarnas.
Baca Juga: Kemendikbudristek Dapat Kuota CPNS 15.462 dan 25.079 PPPK di Rekrutmen CASN 2024
Dalam sidang tersebut, Oditur Militer Tinggi Laksamana Madya TNI Wensuslaus Kapo membacakan surat dakwaan. Dia menyampaikan bahwa uang suap yang diterima oleh Henri berasal dari dua orang. Yakni Direktur Utama CV Pandu Aksara dan PT Kindah Abadi Utama bernama Roni Aidil serta Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati dan PT Bina Putera Sejati bernama Mulsunadi Gunawan. Dalam perkara yang menjerat Henri, keduanya berstatus sebagai saksi 9 dan saksi 10.
Melalui surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang terbuka kemarin, Oditur Militer Tinggi menyampaikan bahwa Roni dan Mulsunadi menyuap Henri dalam proyek pengadaan alat pendeteksi reruntuhan pada 2022 dan 2023. Dalam sidang yang sama terungkap bahwa suap itu disebut dana komando. ”Bahwa total dana komando yang diberikan saksi 9 dan saksi 10 kepada terdakwa selama terdakwa menjabat kabasarnas sebesar Rp 8.652.710.400,” ungkap Oditur Militer Tinggi.
Berdasar surat dakwaan tersebut, suap itu diberikan oleh Roni dan Mulsunadi atas permintaan Henri sebagai kepala Basarnas. ”Dengan harapan saksi 9 dan saksi 10 diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek yang akan datang,” tutur Oditur Militer Tinggi. Di antara suap yang diberikan untuk Henri, ada suap proyek pengadaan pendeteksi korban reruntuhan pada 2022 dari Mulsunadi sebesar Rp 1,5 miliar.
Selain itu, Mulsunadi juga memberikan suap untuk proyek yang sama pada 2023 dengan nilai Rp 999,7 juta. Suap-suap tersebut diberikan oleh Mulsunadi melalui Letkol Afri Budi Cahyanto yang saat itu bertugas sebagai asisten administrasi kabasarnas. Yang bersangkutan juga dipercaya oleh Henri untuk pengurusan dan penggunaan uang dana komando dari beberapa rekanan. Termasuk mentransfer dana komando tersebut untuk kebutuhan dinas, sosial, maupun pribadi.
Menurut Oditur Militer Tinggi, perbuatan yang dilakukan oleh Henri bersama Afri sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Yakni pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 12 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu dua pasal tersebut, Oditur Militer Tinggi juga menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Henri dan Afri telah melanggar pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ”Agar perkara terdakwa tersebut dalam surat dakwaan diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,” imbuh Oditur Militer Tinggi. (syn/)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Jawapos