Syahran (62) pelaku perkara politik uang divonis bersalah. Itu berdasarkan sidang agenda putusan yang di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Nunukan pada Senin (1/4) lalu.
Ketua Majelis Hakim, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo saat membacakan amar putusannya mengatakan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan. Diantaranya, saksi dari Ketua Bawaslu Nunukan, Moch. Yusran hingga saksi suami istri yang terekam dalam video menerima uang serangan fajar masing-masing Rp 300 ribu dari terdakwa.
Kemudian, dua orang saksi lainnya yang berstatus calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2024 yakni Muhammad Mansur caleg DPRD Nunukan dari Partai Nasdem dan H. Ladullah caleg DPRD Kaltara Dapil Nunukan dari PKS dan satu orang saksi ahli.
“Karena itu, hakim menilai perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana Pasal 278 ayat 2,” jelasnya.
Kemudian, perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat 2 juncto Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
“Dengan ini terdakwa Syahran dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan 3 bulan kurungan,” tegasnya.
Lanjutnya, berdasarkan penilaian hakim, hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni tidak mencerminkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak menghormati jalannya persidangan.
Kemudian, terdakwa tidak kooperatif lantaran melarikan diri. Sementara, untuk hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana.
Dari pantauan Radar Tarakan ada hal menarik yang disampaikan majelis hakim saat putusan. Pertimbangan amar putusannya, majelis hakim mengungkapkan jika terdakwa Syahran bukan pelaku atau aktor utama dari kasus pelanggaran pemilu ini.
Untuk diketahui, dua video yang beredar menunjukkan terdakwa membagikan sejumlah uang kepada masyarakat dan meminta untuk memilih calon legislatif tertentu yang dilakukan di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan.
Saat itu, terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu merekam kegiatan pembagian uang menggunakan handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memperlihatkan salinan surat suara yang dibawa terdakwa.
“1 paket ya, 1 paket di PKS Nomor 8 juga partainya calegnya nomor 8 atas nama H. Ladullah. Jadi 1 paket itu Rp 300 ribu, jadi kamu orang dua Rp 600 ribu, sembari terdakwa menghitung uang pecahan seratus ribuan sebanyak 6 lembar diserahkan kepada saksi,” perintah terdakwa dalam video. (akz/lim)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan