BARONG TONGKOK - Bertindak sebagai Jasa Penyedia SA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi ( tipikor) kegiatan pengadaan KWh listrik melalui APBD Kubar tahun 2021.Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat menetapkan SA sebagai tersangka berdasarkan Surat Nomor B-640/O.4.19/Fd.2/05/2024, tanggal 02 Mei 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Kubar, Nurul Hisyam mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, kemudian berdasar penghitungan tim auditor dari Kejaksaan Tinggi Kaltim, kasus dugaan korupsi pada pengadaan kWh meter untuk warga kurang mampu di Kutai Barat ini, naik ke proses penyidikan.
"Penyidik kejaksaan menetapkan satu orang tersangka yaitu atas inisial SA,dan telah dilakukan penahanan sejak ditetapkan," ungkapnya, Minggu (5/5).
Untuk diketahui, kasus ini bermula dengan rencana Pemkab Kutai Barat membantu warga kurang mampu untuk pengadaan KWh listrik.Dan melalui APBD 2021, lewat dana hibah dialokasikan sebesar Rp. 10.700.000.000 yang diberikan kepada lima yayasan, yakni Yayasan AFM menerima dana hibah sebesar Rp. 3,2 M untuk pemasangan KWh litrik bagi 598 masyarakat. Yayasan IAS menerima dana hibah sebesar Rp. 3 M untuk pemasangan KWh listrik bagi 570 masyarakat.
Yayasan SBI menerima dana hibah sebesar Rp. 2 M untuk pemasangan KWh listrik bagi 385 masyarakat. Yayasan IS menerima dana hibah sebesar Rp. 1,5 M untuk pemasangan KWh listrik bagi 285 masyarakat. Yayasan PVS menerima dana hibah sebesar Rp. 1 M dana hibah ini digunakan untuk pemasangan KWh listrik bagi 190 masyarakat.
Pemberian dana hibah yayasan ini, merupakan usulan dari Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat. Dalam realisasi di lapangan, diketahui pemasangan KWh meter bagi masyarakat tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak yayasan penerima hibah.
Melainkan menggunakan Jasa Penyedia, yakni melalui SA, selaku pihak yang ditunjuk masing-masing yayasan tersebut. Oleh SA dan juga pihak Yayasan (penerima hibah) ternyata tidak melaksanakan kegiatan pemasangan kWh meter secara benar.
Yakni terdapat pemasangan item atau barang yang tidak terpasang, tidak berfungsi dan tidak sesuai dengan kebutuhan RAB (kontrak/perjanjian) yang telah diajukan.
Bahkan ada Juga tidak adanya laporan pertanggung jawaban anggaran yang dibuat atau dilengkapi oleh penerima hibah secara lengkap.
Dari realisasi anggaran hibah sebesar Rp 10.700.000.000 tersebut, setelah dilakukan audit oleh tim auditor, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 5.244.130.000.
Dalam kasus dugaan tipikor ini penyidik Kejari Kubar telah melakukan pemeriksaaan terhadap kurang lebih 30 saksi. Saat disinggung ada kemungkinan tersangka lain pihak Kejaksaan mengaku masih terus melakukan pendalaman, untuk kemungkinan ada pihak lain yang diduga turut terlibat. "Untuk pihak lain, masih dilakukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti untuk pertanggung jawaban pidana," pungkasnya. (/ard//sya)
Editor : Indra ZakariaSumber : Kaltim Post