TANJUNG REDEB - Kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Berau menyentuh 59 kasus. Paling dominan adalah kekerasan pada anak. Rinciannya, 17 kasus kekerasan perempuan dan 42 kasus kekerasan pada anak.
Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Berau, Yusran menyebut, hingga Agustus 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan ada 17 kasus, terdiri diri kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lima kasus. Kemudian, kekerasan seksual dua kasus, kekerasan masa pacaran satu kasus, dan lain-lain sembilan kasus.
Sementara itu, 42 kasus kekerasan terhadap anak terdiri dari kekerasan seksual sebanyak 32 kasus, hak asuh anak tiga kasus, kekerasan pada anak tiga kasus, dan lain-lain empat kasus.
"Pada September ini ada tambahan tiga kasus yang kami tangani, dua kekerasan seksual pada anak dan satu kasus hak asuh anak," katanya.
Banyaknya kasus tersebut membuat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau memberikan penguatan dan pemahaman kepada lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak.
Yakni melalui Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi SDM Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Berau. Sebanyak 30 orang diberi pelatihan di Hotel Grand Parama pada 25-26 September.
Asisten I Setkab Berau, Hendratno mengatakan, permasalahan pencegahan kekerasan anak dan perempuan, maupun perlindungan terhadap korban kekerasan adalah tanggung jawab semua pihak.
Mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Perlu kerja sama dan penanganan lintas sektor dengan penguatan fungsi koordinasi dengan jejaring sesuai kebutuhan korban, asesmen, pendampingan dan mediasi korban.
"Pelatihan ini memjadi wadah bagi kita untuk bersinergi mengoptimalkan pelayanan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam manajemen dan penanganan kasus kekerasan," tuturnya.
Sehingga, dapat membantu anak, perempuan dan masyarakat yang mengalami kekerasan. Juga diharapkan menjadi kader yang berperan menjadi pelopor dan pelapor saat terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya.
"Tentu diharapkan akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Berau agar bisa ditekan," tegasnya.
Kepala DPPKBP3A Berau Rabiatul Islamiah menambahkan, ada sisi positif dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Berau. Masyarakat kini dinilai lebih berani untuk melaporkan ketika melihat kejadian di lingkungannya atau mengalami kekerasan.
"Jangan dilihat dari banyaknya jumlah kasus, tapi saat ini sudah banyak yang mau melaporkan. Kita bersyukur karena kasus banyak terungkap," ujarnya.
Dijelaskannya, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun psikis. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk melindungi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
Pihaknya selama ini telah melakukan tugas dan fungsi dalam pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU 35/2014, bahwa kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali.
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijkan di bidang penyelenggeraan perlindungan anak. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kewajiban nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang diwujudkan melalui upaya daerah mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Adapun upaya Pemkab Berau dalam penyelenggeraan perlindungan anak, dengan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) PPA sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) Berau Nomor 81 Tahun 2019," sebutnya.
(*/aja/far)
Editor : Indra ZakariaSumber : BERAU POST