Terhadap keterangan saksi Muhammad Ridwan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan perkara narkotika jenis sabu sebanyak 24 kg, dinilai Penasehat Hukum (PH) terdakwa Baharuddin bahwa beberapa keterangan terdakwa inkonsistensi atau berubah-ubah. Hal tersebut lah yang membuat pihak PH terdakwa meragukan keterangan saksi.
"Apalagi terkait keterangan kepemilikan atas barang. Lagi-lagi kami menegaskan bahwa tidak ditangkapnya Ardi yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), menjadi catatan kami selaku PH," kata Fadli SH selaku PH terdakwa Baharuddin.
Diketahui, pada sidang yang berlangsung pelaku lalu JPU menghadirkan saksi Muhammad Ridwan, yang berprofesi sebagai motoris speedboat. Diketahui, saksi saat itu menahkodai speedboat yang digunakan personel Satresnarkoba Polres Tarakan dalam melakukan pengungkapan perkara narkotika tersebut.
Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, ia beranggapan bahwa pihak kepolisian seharusnya saat itu bisa menangkap DPO Ardi. Apalagi saat itu Ardi dan terdakwa Baharuddin berada dalam satu speedboat. Meski demikian hal tersebut menjadi pendapatan pihaknya.
"Nanti bagaimana yang akan menjadi fakta persidangan kedepannya, akan menjadi fokus kita lagi," ujarnya.
Pihaknya juga sempat mempertanyakan terkait keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menyimpulkan bahwa pemilik sabu 24 kg adalah terdakwa Baharuddin. Sementara tidak hal yang bisa mendukung dan membuktikan terkait dengan keterangan tersebut.
"Artinya keterangan dari saksi ini kami selaku PH meragukan," ucapnya.
Diakui Fadli, terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Baharuddin yang menerima karung berisikan sabu 24 kg, memang terdakwa Baharuddin membantah keterangan saksi tersebut.
Pihaknya juga sempat meragukan keterangan saksi yang melihat langsung proses perpindahan sabu 24 kg dari satu speedboat ke speedboat yang ditumpangi terdakwa. Lantaran saksi melihat dengan jarak 70 meter dan kondisi yang cukup gelap.
"Kita meragukan keterangan itu. Namun apapun kita sama sekali tidak mengurangi hak saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang dia ketahui dan dipahami. Namun kita selaku PH bisa menilai, keterangannya masuk akal atau tidak," beber Fadli.(*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan