Tim gabungan Ditjen Bea Cukai Kalbagbar dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat serta Kodam XII Tanjungpura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 105 bale pakaian bekas (balepress) dari Malaysia di jalur tikus perbatasan Indonesia-Malaysia di Bengkayang, Senin (17/2/2025). Pakaian bekas senilai Rp 500 juta rupiah itu diangkut di dengan dua truk.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Imik Eko Putro, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya distribusi barang illegal berupa pakaian bekas (balepress) di daerah sekitaran Kabupaten Bengkayang.
Dari informasi tersebut, Tim gabungan yang sedang berpatroli mendapati satu unit truk yang diduga bermuatan barang ilegal tersebut.
Kemudian, tim gabungan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya didapati muatan balepress. Selanjutnya tim gabungan ini melakukan penyisiran terhadap jalur truk yang telah diamankan tadi yang kemudan didapati satu truk lainnya yang juga kedapatan bermuatan barang serupa.
“Dalam penindakan barang selundupan itu, kami mengamankan dua truk yang berisi 105 bale pakaian bekas,” katanya Imik dalam keterangan pers, Kamis (20/2/2025).
Selanjutnya, kata Imik, tim gabungan berkoordinasi dengan APH lainnya untuk mengamankan sopir, truk dan barang muatan untuk dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar.
Imik menjelaskan, adapun larangan impor pakaian bekas diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Dikatakan Imik, peredaran pakaian bekas secara illegal berdampak terhadap industri tekstil dalam negeri.
Larangan ini diterapkan sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap Kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan karena dikategorikan sebagai limbah.
“Dengan dilakukannya penindakan ini, masyarakat diharapkan mampu memahami ketentuan larangan impor pakaian bekas dan dampak negatif penggunaannya. Apabila menemukan indikasi adanya penimbunan dan peredaran pakaian bekas illegal, segera laporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan penindakan.” katanya. (*)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post